Polri Tekankan Prinsip Meritokrasi
Johnny menjelaskan, proses penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi disebut menjadi salah satu dasar agar pejabat yang mendapat amanah mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi Polri untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.
Pergantian Wakapolda di sejumlah daerah tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan meningkatkan profesionalisme personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.* (ds/dh)
MEDAN Jika sebelumnya publik hanya menduga, kini bukti tertulisnya ada di tangan redaksi. Data Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BARAT DAYA Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kre
EKONOMI
MEDAN Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan meminta polisi menyelidiki dugaan keracunan yang dialami belasan siswa sekolah dasar (SD
KESEHATAN
MEDAN Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen ditunjuk menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut), menggantikan Brigj
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa bahasa dan sastra Indonesia kini mulai diajarkan di Universitas AlAzhar, Mesir. Hal
NASIONAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Unit V Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap pria berinisial HK (40) yang diduga mencuri dua telepon gen
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Perbaikan Jalan Sumatera di Kecamatan Binjai Utara akhirnya terealisasi setelah melalui proses advokasi selama kurang lebih lima ta
PEMERINTAHAN
TANJUNG JABUNG TIMUR Kepala Desa Majelis Hidayah, Mulyadi, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mulai mengantongi dukungan dari sejumlah partai politik untuk kembali maju sebagai calon presiden (capre
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menganggarkan Rp 46,1 miliar untuk proyek pematangan lahan kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Terj
PEMERINTAHAN
