Buntut OTT Korupsi Dana Bencana, DPR Desak Kepala BNPB Baru Letjen Kristomei Evaluasi Total Internal

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi memperkuat integritas dan membenahi tata kelola internal lembaga. Langkah tersebut dinilai penting menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Singgih berharap pergantian kepemimpinan BNPB menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kebencanaan.

"Komisi VIII tentu berharap kepemimpinan Pak Kristomei membawa semangat baru bagi BNPB. Tantangan kebencanaan kita sangat besar, sehingga BNPB harus memiliki organisasi yang kuat, profesional, responsif, dan yang paling penting berintegritas," kata Singgih kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Baca Juga:

• Kena OTT KPK! Bupati Klaten Hamenang Punya Garasi Mewah & Harta Rp 5,9 Miliar

Menurut Singgih, pembenahan internal perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Dia menegaskan, apabila terdapat pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pembenahan juga harus menyasar sistem organisasi tanpa menggeneralisasi seluruh jajaran BNPB.

"Komisi VIII mendorong dilakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh. Kalau ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan. Tetapi kita juga harus memastikan pembenahan dilakukan berbasis sistem, bukan dengan menggeneralisasi seluruh jajaran BNPB," ujarnya.

Singgih menilai kasus OTT KPK di lingkungan BNPB harus menjadi bahan evaluasi, khususnya dalam memperkuat pengawasan penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan bencana.

Menurutnya, dana kebencanaan harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran agar masyarakat yang terdampak bencana dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.

"Dana kebencanaan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada penyimpangan yang justru mengurangi kemampuan negara dalam menangani korban dan masyarakat terdampak bencana," katanya.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta Kristomei memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta membenahi mekanisme pengendalian anggaran untuk memperkecil peluang penyalahgunaan.

Singgih menekankan pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Menurutnya, sistem pengadaan, pengawasan, pelaporan, dan audit internal harus berjalan efektif.

"Jangan hanya mengandalkan penindakan setelah terjadi masalah. Pencegahan harus diperkuat. Sistem pengadaan, pengawasan, pelaporan, dan audit internal harus berjalan efektif," ujarnya.

Kena OTT KPK! Bupati Klaten Hamenang Punya Garasi Mewah & Harta Rp 5,9 Miliar

KPK Sita Rp800 Juta dalam Kasus Suap HGB, Nama Ketua GRIB Jaya Hercules Ikut Terseret dalam Penyidikan

Pertama di Era Prabowo, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Resmi Dimakzulkan

KPK Amankan Bupati Klaten dan 19 Orang Lainnya, Sita Rp1 Miliar, Usut Dugaan Suap Proyek hingga Audit BPK

Breaking News! KPK OTT di Klaten, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo Diamankan

"Iblis Pun Minder!": DPR Desak KPK Jerat Tersangka Korupsi BNPB Pakai Hukuman Mati