Gagal Mitigasi Banjir, Kim Jong Un Akan Eksekusi Mati 30 Pejabat Korut!

PYONGYANG –Dalam tindakan tegas yang mencerminkan ketegangan politik dan ketidakpuasan di dalam negeri, Korea Utara dilaporkan telah mengeksekusi 30 pejabat pemerintah lokal setelah banjir besar melanda wilayah utara negara tersebut pada akhir Juli lalu. Para pejabat ini dituduh gagal dalam melakukan mitigasi bencana, yang menyebabkan ribuan kematian di provinsi Chagang.

Laporan TV Chosun, yang dikutip oleh The Straits Times dan The Independent, menyebutkan bahwa eksekusi terhadap pejabat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2024. Para pejabat yang dihukum mati merupakan anggota pemerintah daerah yang terdampak banjir, yang dituduh lalai dalam tugas mereka dan tidak mampu mengendalikan bencana yang melanda wilayah mereka.

Menurut informasi yang diperoleh dari seorang pejabat pemerintah Korea Selatan yang enggan disebutkan namanya, kejadian ini merupakan bagian dari langkah keras yang diambil oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, setelah pertemuan darurat partai pada akhir Juli. Dalam pertemuan tersebut, Kim Jong Un menegaskan komitmennya untuk menghukum mereka yang “sangat mengabaikan” tugas mereka dan menyebabkan banyak korban jiwa.

Banjir yang melanda provinsi Chagang pada akhir Juli menyebabkan kerusakan yang sangat parah, dengan laporan awal menyebutkan bahwa lebih dari 15.000 orang terpaksa mengungsi. Selain itu, lebih dari 4.100 rumah rusak, 7.410 hektare lahan pertanian terendam, serta banyak jalan, bangunan, dan jalur kereta api mengalami kerusakan signifikan. Kota Sinuiju dan Uiju di barat laut negara itu termasuk yang paling parah terdampak.

Korea Central News Agency (KCNA), media resmi Korea Utara, melaporkan bahwa sekitar 5.000 orang berhasil diselamatkan. Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan angka pasti mengenai korban tewas. Di sisi lain, Kim Jong Un dilaporkan mengawasi secara langsung upaya penyelamatan dan menolak bantuan internasional, mengarahkan para pengungsi ke ibu kota Pyongyang untuk mendapatkan perawatan dan dukungan.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Korea Utara, memilih untuk tidak berkomentar mengenai perkembangan terbaru ini. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan sedang memantau situasi dengan seksama, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait informasi intelijen yang mereka terima.

Dengan lebih dari 15.400 orang diperkirakan membutuhkan bantuan, pemerintah Korea Utara berencana untuk menyediakan layanan dan dukungan bagi mereka yang terkena dampak di Pyongyang selama dua hingga tiga bulan ke depan. Pembangunan kembali wilayah yang terkena dampak bencana ini diperkirakan akan menjadi tantangan besar bagi rezim Kim Jong Un dalam waktu dekat.(N/014)