
Warga Desa Sampali Tersingkir, Proyek Mewah Jalan Terus di Atas Tanah Sengketa
DELI SERDANG Puluhan keluarga di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terancam kehilangan tem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA -Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengeluarkan imbauan penting kepada Warga Negara Indonesia (WNI) terkait kondisi politik dan keamanan di Bangladesh. Negara Asia Selatan ini belakangan sedang menghadapi gejolak serius setelah mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina dan pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
Latar Belakang Kerusuhan dan Kondisi Saat IniKerusuhan di Bangladesh berawal dari demonstrasi yang dipicu oleh tuntutan pelajar untuk mengakhiri kuota kerja bagi veteran perang kemerdekaan. Demonstrasi ini berujung pada eskalasi kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa yang signifikan, termasuk kematian satu WNI. Sebanyak 300 orang dilaporkan kehilangan nyawa dalam kekerasan tersebut.
Situasi semakin memanas ketika Perdana Menteri Sheikh Hasina memilih untuk mengundurkan diri dan melarikan diri, sehingga memicu kekosongan kekuasaan yang diisi oleh militer. Kekhawatiran atas stabilitas dan keamanan di Bangladesh menjadi perhatian utama, baik bagi warga negara lokal maupun WNI yang berada di sana.
Imbauan Kemlu untuk WNIJudha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kemlu, dalam pernyataannya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menyarankan kepada WNI untuk menunda rencana perjalanan ke Bangladesh. Imbauan ini dikeluarkan untuk memastikan keamanan dan keselamatan WNI terjaga mengingat kondisi yang belum stabil di negara tersebut.
Selain itu, bagi WNI yang sudah berada di Bangladesh, Kemlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka menyarankan untuk meningkatkan kewaspadaan secara signifikan. WNI diminta untuk menghindari kerumunan massa, lokasi demonstrasi, dan mengikuti langkah-langkah darurat yang disarankan oleh KBRI Dhaka.
Langkah-Langkah PrecautionaryMenanggapi situasi keamanan yang memburuk di Bangladesh, Judha juga menambahkan bahwa WNI yang menghadapi keadaan darurat diharapkan segera melaporkan kondisinya kepada otoritas keamanan setempat atau menghubungi hotline KBRI Dhaka di nomor (+880) 1614444552. Alternatifnya, WNI dapat menghubungi Direktorat Perlindungan WNI Kemlu di nomor (+62) 812 9007 0027 untuk bantuan lebih lanjut.
KesimpulanImbauan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan dan keselamatan WNI di luar negeri dalam situasi darurat atau ketidakstabilan politik yang mungkin terjadi. Kedutaan RI di Bangladesh terus memantau perkembangan situasi dan siap memberikan bantuan kepada WNI yang membutuhkan.
Dengan mematuhi imbauan ini, diharapkan WNI dapat mengurangi risiko dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat dalam menghadapi kondisi tidak pasti di Bangladesh saat ini. Keamanan dan keselamatan selalu menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia dalam perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri.
(N/014)
DELI SERDANG Puluhan keluarga di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terancam kehilangan tem
Hukum dan KriminalBANDAR LAMPUNG Di balik ambisi Indonesia membangun ketahanan energi lewat proyek 35.000 MW, terselip ancaman serius bagi kesehatan dan l
NasionalJAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan dalam survei Riset Lingkaran Str
PolitikPADANGSIDIMPUAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Padangsidimpuan, Haji Muha
PeristiwaLUBUK PAKAM Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menegaskan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, dan kesiapsiagaa
PemerintahanDELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang siap mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui program Karya Bakti TN
PemerintahanDENPASAR Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, menegaskan pentingnya peran kader posyandu dalam melaku
PemerintahanJAKARTA Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi akun waj
PemerintahanRIAU Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi merealisasikan program edukatif bertajuk SMSI Goes to
PendidikanJAWA BARAT Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta pemerintah pusat secara transparan mengumumkan daerahdaerah yang penyerapa
Politik