JAKARTA -Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengeluarkan imbauan penting kepada Warga Negara Indonesia (WNI) terkait kondisi politik dan keamanan di Bangladesh. Negara Asia Selatan ini belakangan sedang menghadapi gejolak serius setelah mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina dan pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
Kerusuhan di Bangladesh berawal dari demonstrasi yang dipicu oleh tuntutan pelajar untuk mengakhiri kuota kerja bagi veteran perang kemerdekaan. Demonstrasi ini berujung pada eskalasi kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa yang signifikan, termasuk kematian satu WNI. Sebanyak 300 orang dilaporkan kehilangan nyawa dalam kekerasan tersebut.
Situasi semakin memanas ketika Perdana Menteri Sheikh Hasina memilih untuk mengundurkan diri dan melarikan diri, sehingga memicu kekosongan kekuasaan yang diisi oleh militer. Kekhawatiran atas stabilitas dan keamanan di Bangladesh menjadi perhatian utama, baik bagi warga negara lokal maupun WNI yang berada di sana.
Baca Juga:Imbauan Kemlu untuk WNI
Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kemlu, dalam pernyataannya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menyarankan kepada WNI untuk menunda rencana perjalanan ke Bangladesh. Imbauan ini dikeluarkan untuk memastikan keamanan dan keselamatan WNI terjaga mengingat kondisi yang belum stabil di negara tersebut.
Selain itu, bagi WNI yang sudah berada di Bangladesh, Kemlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka menyarankan untuk meningkatkan kewaspadaan secara signifikan. WNI diminta untuk menghindari kerumunan massa, lokasi demonstrasi, dan mengikuti langkah-langkah darurat yang disarankan oleh KBRI Dhaka.
Baca Juga:Langkah-Langkah Precautionary
Menanggapi situasi keamanan yang memburuk di Bangladesh, Judha juga menambahkan bahwa WNI yang menghadapi keadaan darurat diharapkan segera melaporkan kondisinya kepada otoritas keamanan setempat atau menghubungi hotline KBRI Dhaka di nomor (+880) 1614444552. Alternatifnya, WNI dapat menghubungi Direktorat Perlindungan WNI Kemlu di nomor (+62) 812 9007 0027 untuk bantuan lebih lanjut.
KesimpulanImbauan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan dan keselamatan WNI di luar negeri dalam situasi darurat atau ketidakstabilan politik yang mungkin terjadi. Kedutaan RI di Bangladesh terus memantau perkembangan situasi dan siap memberikan bantuan kepada WNI yang membutuhkan.
Dengan mematuhi imbauan ini, diharapkan WNI dapat mengurangi risiko dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat dalam menghadapi kondisi tidak pasti di Bangladesh saat ini. Keamanan dan keselamatan selalu menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia dalam perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri.
(N/014)
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama Kemenko Polhukam RI dan Bareskrim Polri berhasil membongkar dua kejahatan serius yang melibatkan perd
Hukum dan Kriminal
SAINT PETERSBURG, RUSIA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa syukurnya atas panjangnya hubungan antara Indonesia dan Rusia saat
Internasional
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menko PMK Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tampak akrab saat menghadiri pembukaan Jakarta F
Nasional
LUMAJANG Gunung Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Kamis (19/9/
Peristiwa
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka malam pembukaan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025 di area Jakarta International Ex
Pemerintahan
JAKARTA Acara unduh mantu pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise digelar meriah di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (19/6/2
Entertainment
JAKARTA Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menegaskan belum ada kepastian soal kemungkinan Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Part
Politik
JAKARTA Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan pengembalian empat pulau ke Provinsi Aceh menuai apresiasi dari pengamat politik
Politik
BATU BARA Masih dengan suasana bahagia atas pernikahan putri dari Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si, keluarga besar B
Seni dan Budaya
JAKARTA Musisi legendaris Fariz RM kembali menjalani proses hukum atas dugaan kasus kepemilikan dan peredaran narkotika. Sidang kedua d
Hukum dan Kriminal
