Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy Menjadi Sorotan! Terkait Pemalsuan Tanda Tangan?!

LANGKAT –Nama Faisal Hasrimy, saat ini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Sumatera Utara, terus menjadi sorotan publik. Namun, bukan karena prestasi gemilang yang diraihnya, melainkan karena kontroversi yang melibatkan dugaan pemalsuan tanda tangan. Isu ini berawal dari kasus yang mencuat pada tahun 2022 ketika Faisal menjabat sebagai Sekretaris Daerah Serdang Bedagai.

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Ramly, Ketua LSM Reaksi Sumatera Utara, kepada wartawan di Stabat pada Rabu (8/5), disebutkan bahwa nama Faisal Hasrimy muncul dalam surat usulan calon Pj Bupati Gayo Lues yang diduga menggunakan tanda tangan palsu. Surat yang dimaksud adalah Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues nomor 627 tahun 2022 tanggal 24 Juni, yang diklaim ditandatangani oleh Ketua DPRK Gayo Lues, H. Ali Husin.

Menurut Ramly, adanya surat tersebut menimbulkan kontroversi besar di Gayo Lues, terutama karena Ketua DPRK Gayo Lues, H. Ali Husin, membantah bahwa tanda tangan pada surat tersebut adalah miliknya. “Tandatangan dipalsukan,” tegas Ali Husin dalam beberapa kesempatan. Ia juga menyebutkan bahwa surat pengusulan resmi calon penjabat Bupati dari DPRK Gayo Lues belum diterbitkan pada waktu itu.

Kontroversi ini semakin memanas ketika Ramly mengungkapkan bahwa indikasi pemalsuan tanda tangan Ketua DPRK Gayo Lues adalah bagian dari dugaan tindakan pidana yang serius. “Ini harus diusut tuntas. Siapa oknum yang memalsukan tanda tangan Ketua DPRK Gayo Lues? Berani mempermainkan lembaga kehormatan DPRK Gayo Lues hanya untuk ambisi menjadi PJ Bupati adalah tindakan yang sangat berbahaya,” ungkap Ramly dengan nada menekankan.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai apakah kasus pemalsuan tanda tangan ini sudah dibawa ke ranah hukum atau tidak. Publik, terutama masyarakat Gayo Lues, menunggu langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengusut kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

Sementara itu, Faisal Hasrimy tetap melanjutkan jabatannya sebagai Pj Bupati Langkat. Namun, bayang-bayang kontroversi ini seolah menghantui karirnya dan menambah ketidakpastian di tengah masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, diharapkan pihak berwenang dapat memberikan kepastian hukum dan menjelaskan secara transparan mengenai isu pemalsuan tanda tangan ini. Langkah ini sangat penting untuk menjaga integritas lembaga pemerintahan dan kepercayaan publik.

(N/014)