MK Tolak Permohonan Hasto Kristiyanto Soal Pasal Obstruction of Justice UU Tipikor
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait uji materi Pasal 21 U
HUKUM DAN KRIMINAL
PAPUA -Sebuah tragedi berdarah melanda daerah terpencil di Puncak Jaya, Papua, ketika operasi penegakan hukum oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) berujung pada kematian tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Insiden tragis ini terjadi pada Selasa (16/7/2024) di kampung Karubate, Distrik Muara, saat aparat keamanan melakukan tindakan tegas terhadap kelompok yang diketahui membawa senjata api dan telah melakukan serangkaian aksi kekerasan terhadap masyarakat.
Menurut Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan, operasi tersebut dipicu setelah deteksi keberadaan pentolan OPM Teranus Enumbi beserta kelompoknya di permukiman warga. “Dengan respons cepat, aparat keamanan dari Satgas Yonif RK 753/AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan tersebut,” ungkap Letkol Candra dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (17/7/2024).
Dalam kejadian yang terjadi sekitar pukul 19.45 WIT itu, terjadi baku tembak sengit antara anggota TNI dan kelompok OPM yang mengakibatkan tiga anggota OPM tewas di tempat. Para korban yang tewas tersebut diidentifikasi dengan inisial SW (33 tahun), YW (41 tahun), dan DW (36 tahun).
Letkol Candra menjelaskan bahwa selain melakukan serangan terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan, kelompok Teranus Enumbi juga dikenal kerap merusak dan membakar fasilitas umum serta rumah warga. Dalam penindakan kali ini, aparat berhasil menyita satu pucuk pistol rakitan serta bendera Bintang Kejora dari tangan para korban.
Namun, Teranus Enumbi yang merupakan pemimpin kelompok tersebut berhasil melarikan diri dari tempat kejadian.
“Gerombolan OPM Teranus Enumbi ini dikenal kejam dan sadis dalam aksinya. Mereka tidak segan menyerang, menembak, dan bahkan membunuh masyarakat sipil serta aparat keamanan,” tegas Letkol Candra.
Kejadian ini menjadi bagian dari eskalasi kekerasan yang kerap terjadi di Papua, terutama di daerah Puncak Jaya yang sering kali menjadi arena konflik antara kelompok separatis dengan aparat keamanan. Respons masyarakat setempat terhadap insiden ini juga mencerminkan ketegangan yang tinggi, dengan laporan adanya kerusuhan serta pembakaran kendaraan dinas milik aparat dan pejabat Pemkab Puncak Jaya sebagai reaksi atas kematian tiga warga lokal.
Pemerintah melalui aparat TNI-Polri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Papua, serta melindungi masyarakat dari gangguan kelompok bersenjata. Meskipun demikian, situasi di Puncak Jaya masih dalam tensi tinggi, dengan upaya penegakan hukum yang tetap dilakukan sebagai respons terhadap ancaman keamanan dari kelompok-kelompok bersenjata seperti OPM.
(N/014)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait uji materi Pasal 21 U
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Zulham Effendy, mengungkapkan bahwa tig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan kesiapan mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan teknis guna mendukung rencan
PEMERINTAHAN
BINJAI Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Harimin Tarigan, mewakili Wali Kota Binjai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dala
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kunjungan kerja Tim Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna memimpin apel pencanangan pembangunan Zona Integrita
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Kepolisian Resor Nias Selatan menggelar pemeriksaan urine mendadak terhadap sejumlah personel usai apel pagi di Mapolres Ni
NASIONAL
JAKARTA Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang dipimpin Kapolri Jenderal Li
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menekankan pentingnya koordinasi dan percepatan pelaksanaan program di ber
PEMERINTAHAN