
Ketua Bhayangkari Daerah Bali Kunjungi Polres Jembrana, Serahkan Bantuan Sosial & Religi
JEMBRANA Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke73, Ketua Bhayangkari Daerah Bali, Ny. Didit Daniel Adityaj
Nasional
Banten – Viral Berita soal kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2023 ini, dan jadi sorotan publik belakangan ini semakin ramai. Modus kecurangan itupun bermacam-macam.
Ada yang berupa pungutan liar (pungli), manipulasi kartu keluarga (KK), hingga jual beli kursi. Tapi, yang paling banyak terjadi adalah manipulasi KK agar siswa masuk zonasi.
Bahkan, Pj gubernur Banten sampai turun ke lapangan untuk verifikasi langsung terhadap alamat siswa yang dinyatakan lulus PPDB 2023.
Baca Juga:
Berbagai temuan dalam Pendaftaran peserta didik baru PPDB online di provinsi banten terus terkuak dengan adanya sejumlah data yang dipegang oleh LBH.Praja Yuda Negara hingga data tersebut disiapkan sebagai bukti kepada.Pihak terkait sebagai bukti awal indikasi pelanggaran hukum.
Dalam pelaksanaan kegiatan PPDB tahun ajaran 2023/2024 diduga kuat adanya penyimpangan penerimaan peserta didik pada ;
Baca Juga:
1. Jalur Afirmasi,banyak ditemukan tidak merujuk surat edaran Sekertaris jendral kementrian pendidikan dan kebudayaan,Riset dan teknologi no 7978/A5 HK.04.01/2023 tanggal 07 Maret 2023 alinea ke-4 hurup (f) dimana banyak ditemukan data KIP dan KKS tidak valid.
2. Jalur zonasi,KK berbeda dengan tempat tinggal peserta didik
3. Jalur peserta non akademik,sertifikat diragukan keabsahannya.
4. Jalur perpindahan tugas orangtua tidak merujuk pada Juklak dan Juknis pelaksanaan PPDB tahun 2023/2024
Pendamping Hukum LBH Praja Yuda Negara, pada jumat 21/07/2023 dikantor sekretariatnya Maman Sulaeman S.H M.H mengungkapkan kepada awak media,” bahwa dari berbagai temuan yang berhasil terkumpul maka indikasi kecurangan sistematik terstruktur dan bisa menjadi dasar dalam pelaporan kepada PTUN dan Kejaksaan Tinggi diprovinsi Banten.ujarnya maman
“kami sampai saat ini masih mengumpulkan dan menghimpun data data kecurangan, jika nanti sudah cukup bukti akan ada oknya indikasi kecurangan dalam sistem penerimaan PPDB di provinsi banten kita akan laporkan kepada pengadilan untuk ditindak lanjuti,” tutup Pendamping Hukum LBH Praja Yuda Negara.paparnya lagi
Berdasarkan hal itu kuasa hukum LBH Praja Yuda Negara meminta aparat penegak hukum untuk turun ke Seluruh sekolah SMPN/ SMAN/SMKN di provinsi Banten untuk melakukan penyelidikan awal karena masyarakat merasakan dampak buruk dari indikasi kecurangan tersebut. Sementara itu dari aparat kepolisian juga melakukan tindakan penanganan terhadap dugaan kecurangan PPDB online.
Sumber: Maman Sulaeman SH MH
Mda, Z/Red
JEMBRANA Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke73, Ketua Bhayangkari Daerah Bali, Ny. Didit Daniel Adityaj
NasionalBANGLI Guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di malam hari, Polsek Bangli di bawah jajaran Polres Bangli
NasionalJEMBRANA Puluhan warga Desa Pohsanten bersama aparatur desa dan unsur TNIPolri melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan sampah yan
NasionalBANDA ACEH Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, memberikan apresiasi kepada j
Hukum dan KriminalSINGKIL Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri acara syukuran masyarakat Singkil atas kembalinya empat pulau yang sebelumnya sempat ber
PemerintahanBANDA ACEH Rencana penyatuan fungsi penyidik dan penuntut dalam Revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menuai kr
Hukum dan KriminalPAPUA TENGAH Di tengah ketegangan yang masih menyelimuti wilayah pegunungan Papua Tengah akibat konflik bersenjata, Satgas Yonif 700/Wira
NasionalPAPUA TENGAH Di tengah cuaca mendung dan udara dingin pegunungan Papua, prajurit TNI dari Satgas Yonif 700/Wira Yudha Cakti (WYC) menunju
NasionalMEDAN Kasus korupsi proyek jalan di Sumut yang menyeret pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta anggota legislatif me
Hukum dan KriminalPENANGKAPAN Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT
Hukum dan Kriminal