MEDAN -Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Yuliani Siregar, dilaporkan ke Polda Sumut terkait insiden pembongkaran pagar seng tambak udang milik PT Tun Sewindu di pesisir pantai Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, pada Minggu (23/2/2025).
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) nomor STTLP/B/279/II/2025/SPKT/Polda Sumut, yang diajukan pada 27 Februari 2025.
Terkait laporan tersebut, Yuliani Siregar merespons dengan santai.
Menurutnya, laporan itu merupakan hak PT Tun Sewindu dan tidak menjadi masalah baginya.
"Silakan saja melaporkan, itu hak mereka. Mau disomasi juga tidak ada masalah. Kami hanya melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku," ujar Yuliani saat dikonfirmasi oleh wartawan pada Jumat (28/2/2025).
BANTEN Dewa United harus puas bermain imbang 11 saat menjamu Persebaya Surabaya di Banten International Stadium, Serang, Jumat (26/9/2025)
Olahraga
BANTEN Dewa United harus puas bermain imbang 11 saat menjamu Persebaya Surabaya di Banten International Stadium, Serang, Jumat (26/9/2025)
Olahraga
JAKARTA Jenama teknologi Vivo mengonfirmasi bahwa ponsel terbaru dari seri V, vivo V60 Lite, akan resmi dirilis di Indonesia pada 2 Okto
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta pihak kepol
Hukum dan Kriminal
BANTEN Warga Kota Tangerang Selatan meminta Gubernur Banten, Andra Soni, turun langsung menangani kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ci
Peristiwa
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut), Harli Siregar, meresmikan Klinik Pratama Adhyaksa di Kantor Kejati Sumut,
Kesehatan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta pihak kepo
Hukum dan Kriminal
PAMEKASAN Warga Pamekasan berharap Bupati KH Kholilurrahman memperjuangkan tarif pita cukai rokok yang lebih murah agar industri kecil d
Ekonomi
jAKARTA Prospek emiten PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) dinilai positif seiring persiapan memasuki fase produksi emas komersial pada
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa revisi UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pemerintahan
