MEDAN -Polda Sumatera Utara (Sumut) menerima laporan dari seorang pria bernama Everedy Sembiring (49) yang mengaku menjadi korban malpraktek di sebuah rumah sakit swasta di Jalan Abdul Haris Nasution, Kota Medan.
Laporan ini terkait dengan tindakan medis yang diduga tidak sesuai prosedur terhadap istrinya, JS (43), yang harus menerima amputasi pada bagian kaki yang tidak seharusnya.
Berdasarkan keterangan Everedy, kejadian bermula pada Minggu, 23 Februari 2025, saat ia membawa istrinya yang menderita luka pada jari telunjuk kaki kanan, diduga akibat terkena paku dan mengarah pada infeksi.
Setelah melakukan pemeriksaan, dokter rumah sakit tersebut menyarankan operasi pada jari telunjuk kaki kanan.
Pada Senin, 24 Februari 2025, sekitar pukul 15:00 WIB, Everedy menandatangani surat persetujuan untuk operasi pada jari telunjuk istrinya.
Namun, sekitar pukul 18:00 WIB, perawat rumah sakit mengejutkan Everedy dengan menyerahkan kaki kanan istrinya yang sudah diamputasi hingga bagian lutut, sebuah tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan sebelumnya.
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
