Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara!
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Sejumlah mahasiswa Universitas Dharma Agung (UDA) mengeluhkan akses ke ruang belajar yang ditutup, sehingga mereka tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan lancar.
Para mahasiswa menduga penutupan akses tersebut terkait dengan konflik internal antar pengurus Yayasan Perguruan Dharma Agung (YPDA), yang terjadi pasca pergantian pengurus pada 10 Februari 2025.
Matheus Situmorang, mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, menjelaskan bahwa masalah ini dimulai setelah ketua pembina YPDA mengeluarkan surat pemberhentian pengurus YPDA yang lama dan menggantinya dengan pengurus baru.
"Pada 10 Februari 2025, Ketua Pembina YPDA mengeluarkan surat pemberhentian terhadap pengurus lama dan menggantinya dengan yang baru," kata Matheus saat diwawancarai di kampus.
Sejak pergantian tersebut, akses menuju gedung birokrat sempat ditutup, dan pada 18 Februari 2025, pintu menuju ruang kelas di lantai dua juga digembok.
"Ruang kelas ini ada di lantai dua, dan pintu besi di tengah tangga itulah yang digembok. Akibatnya, mahasiswa tidak bisa masuk ke kelas," ujar Matheus, mahasiswa semester IV.
Menurutnya, hal ini menghambat pelaksanaan ujian akhir semester (UAS) yang seharusnya berlangsung dari 10 hingga 24 Februari.
"Awalnya kami tidak bisa mengikuti UAS karena pintu kelas terkunci. Kami kemudian melakukan aksi pada 21 Februari dan akhirnya bisa melanjutkan ujian di ruang fakultas pada 22 hingga 24 Februari," tambahnya.
Setelah ujian selesai, akses ke ruang kelas kembali ditutup.
Matheus menilai kondisi ini sangat merugikan proses belajar mahasiswa dan berharap masalah internal yang ada dapat segera diselesaikan.
"Saya harap ketua pembina dan pengurus yayasan yang baru dapat membuka akses ruang kelas sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan seperti biasa," ungkapnya.
Namun, Wakil Rektor I Universitas Dharma Agung, Lilis Gultom, membantah adanya penutupan akses kelas karena konflik internal.
Menurut Lilis, penutupan kemungkinan disebabkan oleh masa libur mahasiswa setelah ujian semester genap.
"Tidak ada penutupan akses kelas. Memang karena mahasiswa masih libur setelah ujian," jelas Lilis .
Lilis juga menambahkan bahwa beberapa ruang kelas mungkin terkunci karena tidak ada kegiatan akademik, dengan hanya pengisian KRS yang dilakukan di lantai bawah.
Pihak kampus berharap agar masalah ini dapat segera terselesaikan untuk kelancaran proses belajar mengajar di Universitas Dharma Agung.
(km/a)
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan pemerintah kota di seluruh Indonesia agar tidak hanya fokus membangun gedung
PEMERINTAHAN
BATU BARA Rentetan dugaan kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram sem
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Raman KrisnaANGGARAN negara pada hakikatnya adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus mampu dip
OPINI
TAPANULI SELATAN Sedikitnya 23 titik longsor dan badan jalan amblas ditemukan di ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) SipirokTarutun
PERISTIWA
MEDAN Penyanyi muda asal Sumatera Utara, Felicia, berhasil melangkah ke babak Top 5 ajang pencarian bakat The Icon Indonesia yang ditaya
ENTERTAINMENT
MEDAN Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Medan ke436 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Pemerintah Kota (Pemko) Medan menggelar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo te
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Peristiwa yang menyita perhatian terjadi di Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilk
HUKUM DAN KRIMINAL