Australia hingga Brasil Berebut Impor Pupuk RI, Pemerintah Utamakan Kebutuhan Petani Dalam Negeri
JAKARTA Sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok pupuk urea di tengah gangguan pasokan global. Mulai dari Australia hingg
EKONOMI
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP), yang juga politikus Partai NasDem, Ahmad Ali, sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
Pemeriksaan berlangsung di Polresta Banyumas pada Jumat (7/3) ini.
Tessa Mahardhika Sugiarto, Juru Bicara KPK, menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas perkara terkait dugaan gratifikasi dan TPPU yang melibatkan Rita Widyasari.
"Sdr. AA hari ini dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Polres Banyumas untuk perkara penyidikan metrik ton batu bara tersangka RW," ujar Tessa melalui keterangan tertulis.
Ini adalah penjadwalan ulang pemeriksaan setelah sebelumnya Ahmad Ali absen pada pemeriksaan yang dijadwalkan pada Kamis, 27 Februari 2025.
Tessa juga menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan di Polresta Banyumas karena penyidik KPK sedang berada di luar kota untuk menangani perkara lain.
Selain itu, Ahmad Ali bersedia diperiksa di lokasi tersebut mengingat ia akan segera melaksanakan ibadah umroh.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2025, KPK menyita sejumlah barang bukti dari kediaman Ahmad Ali di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Barang bukti tersebut berupa uang senilai Rp3,4 miliar, tas dan jam bermerek, serta dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang diduga berkaitan dengan kasus yang menjerat Rita Widyasari.
Rita Widyasari kembali diproses hukum oleh KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi dari sektor pertambangan batu bara, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai antara US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara.
Selain itu, KPK juga menduga adanya upaya penyamaran atas penerimaan gratifikasi tersebut yang kemudian dijadikan landasan untuk menerapkan pasal TPPU.
JAKARTA Sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok pupuk urea di tengah gangguan pasokan global. Mulai dari Australia hingg
EKONOMI
JAKARTA Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, memasuki babak baru. Empat prajurit TNI yang diduga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah untuk mempercepat pembangunan huni
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Kamis (16/4/2026). Harg
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI)
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah untuk berhatihati dalam menyikapi isu kerja sama
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah Indonesia menolak tawaran pinjaman dari International Monetary Fu
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah Aceh melibatkan sejumlah guru besar dan akademisi dalam pembahasan perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 ten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa musim kemarau 2026 di Indonesia diprediksi lebih kering diba
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan mencapai 96,8 juta
NASIONAL