Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN - Maraknya program pembiayaan berbasis pinjaman uang tunai di Kabupaten Tapanuli Selatan, seperti MEKAR dan AMARTA, kini menuai sorotan dari berbagai pihak.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia/Dekopin Tapsel, Mustakim Hanapi Pulungan, SH, mempertanyakan kelengkapan izin operasional program tersebut, khususnya di wilayah Kelurahan dan Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan.
.jpeg)
Menurut Mustakim, banyak program pembiayaan ini menyasar kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang tentunya rentan terhadap kesalahpahaman dalam keluarga maupun antar saudara akibat aturan yang diberlakukan oleh pihak penyelenggara.
Ia menilai, meski program ini sudah dikenal luas oleh masyarakat, keabsahan operasionalnya harus dipertanyakan.
"Saya sangat paham bahwa sasaran dari pembiayaan ini adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Namun, kami perlu memastikan bahwa program ini telah mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di daerah, termasuk apakah sudah ada izin operasional di kelurahan atau desa di Sipirok," ujar Mustakim.
Masyarakat Sipirok Komplain Sementara itu, saat awak media berusaha mencari informasi lebih lanjut, salah seorang warga Kecamatan Sipirok mengungkapkan bahwa program pembiayaan MEKAR memang belum pernah mengantongi izin operasional resmi.
Bahkan, pihak kantor setempat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan atau izin terkait kehadiran program ini.
"Benar bang, program pembiayaan MEKAR tidak pernah mengantongi izin atau belum pernah memberi pemberitahuan ke kantor kami. Bahkan, bagi masyarakat yang meminta surat keterangan untuk keperluan MEKAR, saya tegaskan tidak akan saya berikan," ungkap salah satu warga.
Harapan Ketua Dekopin Tapsel Mustakim Hanapi Pulungan berharap, seluruh pengusaha program pembiayaan seperti MEKAR, AMARTA, dan lainnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
Ia menegaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau masalah yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA