Warga RW 26 Depok Tolak Proyek Tanki Air 10 Juta Liter, Khawatir Membahayakan Keamanan

JAWA BARAT -Warga RW 26, Mekarjaya, Perumahan Pesona Depok Estate II, menolak rencana pembangunan tangki air berkapasitas 10 juta liter di dekat tempat tinggal mereka.

Warga mengungkapkan kekhawatiran besar terkait keselamatan dan keamanan akibat proyek tersebut yang sudah ditunda selama 4 tahun.

Penolakan tersebut dipicu oleh analisis teknis yang menunjukkan sejumlah cacat pada desain dan struktur tangki air tersebut, yang dinilai membahayakan warga sekitar.

Perwakilan warga, Didik J. Rachbini, menyatakan bahwa penolakan terhadap pembangunan tangki air ini sudah berlangsung sejak tahun 2020.

Meskipun proyek ini diperkirakan menghabiskan dana setengah triliun rupiah, warga tetap meminta agar proyek tersebut dipindahkan ke lokasi lain yang lebih aman.

"Warga terdampak tetap ingin bangunan water tank 10 juta liter air ini direlokasi. Proyek ini diperkirakan menghabiskan dana setengah triliun rupiah dan ada indikasi kuat korupsi dari pemerintahan sebelumnya. Setelah 4 tahun vakum karena penolakan warga, proyek ini akan dilanjutkan, meskipun bangunannya sudah semakin miring," ujar Didik, pada Selasa (11/3/2025).

Didik juga mengungkapkan bahwa analisis teknis yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) menunjukkan banyak cacat serius dalam desain tangki air, jenis tanah, dan konstruksi yang digunakan.

Salah satu temuan utama adalah bahwa pengerjaan struktur tangki air tidak melibatkan warga terdampak, meskipun perkuatan struktur tersebut sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan.

Warga juga melaporkan dampak negatif yang sudah mulai dirasakan, seperti tanah longsor dan banjir lumpur yang merusak beberapa rumah di sekitar kompleks perumahan.

Selain itu, Didik menyoroti ketidakstabilan tanah di lokasi proyek yang menyebabkan tangki air sudah dalam kondisi miring meski belum diisi air.

Kondisi tanah yang berubah sesuai musim, antara tanah liat saat hujan dan kering pada musim panas, menyebabkan struktur tangki tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut.

Didik juga menekankan bahwa meskipun proyek ini dibangun atas nama penyediaan air untuk masyarakat, warga merasa PDAM dan Pemkot Depok tidak memperhatikan hak-hak mereka sebagai warga yang terdampak.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan sudah sangat dirasakan, seperti berkurangnya penyerapan air, longsor, dan kerusakan pada tembok pembatas di perumahan.

"Warga tidak pernah menentang pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, namun kami berharap ada cara yang lebih sesuai dengan norma dan adab yang benar," kata Didik.

Warga berharap Wali Kota Depok yang baru, Supian Suri, dan Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi, dapat merelokasi proyek tersebut ke lokasi yang lebih aman.

Mereka juga mendesak agar dilakukan audit terhadap anggaran proyek yang diklaim mencapai setengah triliun rupiah.

Warga meminta anggaran tersebut dialihkan untuk kepentingan lain, seperti pendidikan atau pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak.

(dc/a)