Tak Terbukti Korupsi, Dua Mantan Bendahara BOS SMK Ganda Husada Divonis Lepas

MEDAN — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan memvonis lepas dua mantan bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Kesehatan Ganda Husada, Dwi Syafitri dan Nurani Saragih, dalam perkara dugaan korupsi dana BOS.

Ketua majelis hakim Khamozaro Waruwu menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Menghukum lepas terdakwa Dwi Syafitri dan Nurani Saragih karena tidak terbukti melakukan korupsi seperti yang didakwakan JPU," ujar Hakim Khamozaro saat membacakan amar putusan, Rabu (16/9/2026).

Baca Juga:

• Jajaran Binadik Lapas Labuhan Ruku Sosialisasikan Bantuan Hukum, WBP Diberi Kebebasan Memilih Pendamping

Putusan tersebut dibacakan di Ruang Cakra 7 PN Medan, Rabu, 16 September 2026.

Majelis hakim menilai berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, Dwi Syafitri dan Nurani Saragih tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS bersama Ketua Yayasan dan Kepala SMK Ganda Husada.

Keduanya merupakan guru yang merangkap sebagai bendahara BOS.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Dwi dan Nurani hanya mengetahui serta menangani urusan administrasi.

Keduanya juga dinilai tidak terbukti menikmati uang yang berasal dari penyaluran dana BOS tersebut.

Atas pertimbangan itu, majelis hakim melepaskan Dwi dan Nurani dari segala tuntutan hukum.

Hakim juga memerintahkan agar keduanya dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Mendengar putusan tersebut, Dwi dan Nurani yang sejak awal persidangan terlihat saling menggenggam tangan tak kuasa menahan tangis.

Keduanya menangis haru setelah dinyatakan lepas oleh majelis hakim.

Jajaran Binadik Lapas Labuhan Ruku Sosialisasikan Bantuan Hukum, WBP Diberi Kebebasan Memilih Pendamping

Ada Struktur Bayangan di Kementerian ATR/BPN? Begini Penjelasan KPK

Absen 3 Agenda DPR Usai OTT KPK, Ke Mana Menteri ATR/BPN Nusron Wahid?

Empat Orang Kepercayaan Terjerat OTT KPK, Ini Arahan Menteri ATR/BPN

Tersangka Pemalsuan Surat Tanah, Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Resmi Ditahan

Rp525 Juta untuk Pengadaan 15.000 Jilbab Dipertanyakan, Amara Sumut Desak Pemkab Deli Serdang Buka-bukaan