Zulkarnaen Purba Tegaskan TPP Calon Ketum KONI Sumut Harus Bebas dari Intervensi

MEDAN -Tokoh olahraga Karate asal Sumatera Utara, Zulkarnaen Purba, menegaskan bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara (Sumut) harus bebas dari intervensi pihak manapun.

Hal ini penting agar pemilihan ketua umum KONI Sumut dapat berjalan secara transparan dan sesuai dengan kepentingan pembinaan prestasi olahraga di daerah tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan awak media, Zulkarnaen mengungkapkan bahwa pencapaian Sumut sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 dengan meraih 79 medali emas, 59 perak, dan 116 perunggu, merupakan catatan manis yang patut dipertahankan.

Namun, ia mengingatkan bahwa Sumut harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi PON XXII yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2028. Untuk itu, KONI Sumut perlu mengatur prioritas cabang olahraga (cabor) yang akan dibina, terutama dengan anggaran yang terbatas.

Zulkarnaen Purba yang juga merupakan mantan Kepala Pelatih Nasional dan Kabid Binpres PB FORKI dua periode, menjelaskan pentingnya peran Ketua Umum KONI dalam peningkatan prestasi olahraga di Sumut.

Menurutnya, hanya dengan penetapan cabor prioritas yang berbasis pada prestasi dan target minimal seperti Olimpiade, Asian Games, dan Sea Games, sistem pembinaan olahraga di Sumut bisa dimaksimalkan.

"Dengan anggaran terbatas dari Pemprovsu, kita harus berani menetapkan cabor prioritas.

Anggaran harus mengikuti program, bukan sebaliknya," tambah Zulkarnaen yang juga pemegang sertifikat Pelatih Utama.

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Ketua Umum KONI Sumut harus bekerja independen, tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

"Apabila TPP ini tidak berani independen, lebih baik mundur," tegas Zulkarnaen.

Selain itu, Zulkarnaen juga mengingatkan pentingnya penghargaan terhadap atlet yang berprestasi pada PON XXI. Hingga saat ini, belum ada kepastian dari pemerintah daerah mengenai waktu penyerahan apresiasi kepada atlet.

"Para atlet ini adalah pejuang daerah yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan darah mereka untuk menjaga nama baik Sumatera Utara. Jangan sampai mereka merasa pengorbanannya tidak dihargai," ujarnya.