MEDAN — Penunjukan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai Dewan Kehormatan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam Kongres Biasa PSSI 2025 menuai kritik tajam.
Salah satu suara kritis datang dari Shohibul Anshor Siregar, pengamat politik dan masyarakat sipil, yang menyebut penunjukan ini sebagai bentuk pelembagaan hubungan tak sehat antara kekuasaan dan olahraga nasional.
"Presiden tidak semestinya terlibat dalam struktur pengurus olahraga mana pun, apalagi pada saat menjabat. Ini bukan soal legalitas, tapi soal etika kenegaraan. Langkah ini memperlihatkan simbolisme yang keliru dan berpotensi memperburuk tata kelola sepak bola nasional," ujar Siregar saat diwawancarai, Kamis (5/6).
Baca Juga:
Ia menilai bahwa penunjukan kepala negara ke dalam struktur PSSI bukan solusi atas problem mendasar yang sudah menahun dalam tubuh sepak bola Indonesia.
Sebaliknya, ini justru menjadi "penguatan citra bahwa sepak bola adalah alat politik, bukan ruang prestasi."
Baca Juga:
Indonesia Pernah Jaya, Kini Tertinggal Jauh
Siregar mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam prestasi sepak bola.
Timnas Indonesia pernah menahan imbang Uni Soviet 0-0 dalam perempat final Olimpiade Melbourne 1956, serta meraih medali perunggu di Asian Games 1958.
"Kita pernah menorehkan prestasi membanggakan saat sepak bola dikelola secara jujur dan berorientasi pada pembinaan," katanya.
Namun, sejak dekade 1990-an, prestasi Indonesia menurun drastis. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia kini tertinggal dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Vietnam berhasil mencapai babak 8 besar Piala Asia U-23 tahun 2024, sedangkan Thailand pernah dua kali tampil di Piala Dunia U-17, yakni tahun 1997 dan 1999.
"Saat negara lain fokus pada pengembangan akar rumput dan profesionalisasi liga, kita malah sibuk menjadikan PSSI ajang perpanjangan tangan politik. Ini ironi besar," tegas Siregar.
DELISERDANG Setelah diungkap BITVOnline.com ke ruang publik, Pemprov Sumut akhirnya dipastikan tidak melanjutkan proses pengadaan paket
Pemerintahan
MAKASSAR Dai dan mantan pendeta Ustad Dr H M Yahya Yopie Waloni Sth Mth (55), dilaporkan meninggal dunia usia khutbah di Masjid Darul Falah
Agama
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan Tenaga Kerja Asing (TKA
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan bahwa rencana perubahan aturan luas minimal rumah
Ekonomi
LANGKAT Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) melalui yayasan Human Initiative menyalurkan bantuan 100 ekor kambing kurban kepada warga Desa Pa
Nasional
Yangon, Myanmar Militer Myanmar menangkap seorang anak berusia enam tahun yang diduga terlibat dalam pembunuhan seorang pensiunan jender
Internasional
Tapanuli Selatan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyalurkan seekor sapi kurban untuk masyarakat Kabupaten Tapanuli Selat
Nasional
TAPSEL Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan perayaan Idul Adh
Agama
BATU BARA Warga Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, tengah dibuat resah oleh in
Pemerintahan
MEDAN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumut yang digelar pada Selasa (3/6/2025) memutuskan pemberhentian dengan hormat H
Nasional
