Putusan MK: Relawan hingga Keluarga Tak Bisa Laporkan Dugaan Penghinaan Presiden
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat diproses se
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Penunjukan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai Dewan Kehormatan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam Kongres Biasa PSSI 2025 menuai kritik tajam.
Salah satu suara kritis datang dari Shohibul Anshor Siregar, pengamat politik dan masyarakat sipil, yang menyebut penunjukan ini sebagai bentuk pelembagaan hubungan tak sehat antara kekuasaan dan olahraga nasional.
"Presiden tidak semestinya terlibat dalam struktur pengurus olahraga mana pun, apalagi pada saat menjabat. Ini bukan soal legalitas, tapi soal etika kenegaraan. Langkah ini memperlihatkan simbolisme yang keliru dan berpotensi memperburuk tata kelola sepak bola nasional," ujar Siregar saat diwawancarai, Kamis (5/6).
Ia menilai bahwa penunjukan kepala negara ke dalam struktur PSSI bukan solusi atas problem mendasar yang sudah menahun dalam tubuh sepak bola Indonesia.
Sebaliknya, ini justru menjadi "penguatan citra bahwa sepak bola adalah alat politik, bukan ruang prestasi."
Indonesia Pernah Jaya, Kini Tertinggal Jauh
Siregar mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam prestasi sepak bola.
Timnas Indonesia pernah menahan imbang Uni Soviet 0-0 dalam perempat final Olimpiade Melbourne 1956, serta meraih medali perunggu di Asian Games 1958.
"Kita pernah menorehkan prestasi membanggakan saat sepak bola dikelola secara jujur dan berorientasi pada pembinaan," katanya.
Namun, sejak dekade 1990-an, prestasi Indonesia menurun drastis. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia kini tertinggal dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Vietnam berhasil mencapai babak 8 besar Piala Asia U-23 tahun 2024, sedangkan Thailand pernah dua kali tampil di Piala Dunia U-17, yakni tahun 1997 dan 1999.
"Saat negara lain fokus pada pengembangan akar rumput dan profesionalisasi liga, kita malah sibuk menjadikan PSSI ajang perpanjangan tangan politik. Ini ironi besar," tegas Siregar.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat diproses se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI menerima usulan Presiden Prabowo Subianto terkait empat calon pejabat Bank Indonesia (BI). Usulan tersebut terdiri atas s
EKONOMI
JAKARTA Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali naik pada perdagangan Kamis, 13 Agustus 2026.
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transfer pricing PT To
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Prof Dr Ahmad Sihabudin M.SiDI TENGAH derasnya arus informasi, kita hidup pada sebuah zaman ketika kabar bergerak lebih cepat daripada
OPINI
JAKARTA Tabel KUR BRI 2026 menjadi salah satu informasi yang banyak dicari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhk
EKONOMI
JAKARTA Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu momen penting yang dinantikan umat Islam setiap tahun. Peringatan ini menjadi kese
AGAMA
Oleh Dahlan IskanKEMATIAN Winda dan Sutrimo terus menjadi polemik karena disangkutkan dengan penanganan kasus korupsi.Dibuat dengan AIWin
OPINI
MUSI BANYUASIN Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan Pabrik Kelapa Sawit milik KUD Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra
EKONOMI
JAKARTA Polemik mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond memasuki pembahasan yang lebih luas. Perdebatan tidak hanya menyangkut kemamp
EKONOMI