Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA – Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menerima laporan terkait aksi selebrasi Tim Nasional Argentina yang dianggap mengandung unsur politik setelah kemenangan atas Inggris pada laga semifinal Piala Dunia 2026.
FIFA menyatakan Komite Disiplin Independen saat ini tengah melakukan peninjauan terhadap laporan pertandingan dan mempertimbangkan seluruh kondisi yang berkaitan sebelum menentukan langkah berikutnya.
"Sesuai dengan prosedur standar, Komite Disiplin Independen FIFA saat ini sedang menelaah laporan pertandingan dan mempertimbangkan seluruh keadaan yang relevan sebelum memutuskan kemungkinan langkah selanjutnya berdasarkan Kode Disiplin FIFA," ujar juru bicara FIFA dalam pernyataan yang dikutip dari BBC, Jumat (17/7/2026).Baca Juga:
Persoalan tersebut muncul setelah para pemain Argentina melakukan selebrasi usai pertandingan dengan mengangkat spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" yang berarti "Kepulauan Falkland adalah milik Argentina."
Aksi tersebut kembali membuka isu lama mengenai sengketa wilayah antara Argentina dan Inggris terkait Kepulauan Falkland atau yang oleh Argentina disebut Malvinas.
Inggris Minta FIFA Lakukan Penyelidikan
Pemerintah Inggris meminta FIFA menyelidiki selebrasi tersebut karena dianggap membawa pesan politik ke dalam ajang sepak bola internasional.
Menteri Bisnis Inggris Peter Kyle menyebut tindakan tersebut tidak pantas dan menilai sepak bola seharusnya tidak menjadi tempat untuk menyampaikan agenda politik.
"Hal itu sama sekali tidak pantas," kata Peter Kyle kepada Sky News pada Kamis.
"Politik seharusnya tidak dibawa ke dalam sepak bola. Itu adalah prinsip yang sangat jelas dalam Piala Dunia," ujarnya.
Ia juga meminta FIFA mengambil tindakan atas kejadian tersebut.
"Saya benar-benar berpikir FIFA harus menyelidiki hal ini," katanya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK