Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
Oleh:Muhardis
ADA alasan mengapa kita lebih mudah mengingat "sapu lidi" daripada "penguatan kapasitas ekonomi berbasis kolektivitas".Baca Juga:
Ada alasan pula mengapa masyarakat lebih cepat menangkap istilah "orang miskin" dibandingkan "masyarakat desil bawah" atau "kelompok berpendapatan rendah".
Bahasa memiliki hukumnya sendiri. Ia tidak selalu berpihak pada ketepatan. Sering kali ia berpihak pada kesederhanaan stuktur.
Terkait hal itu, menarik mencermati pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut koperasi sebagai "alat orang miskin" dan mengibaratkannya seperti sapu lidi yang menjadi kuat ketika disatukan (Kompas.com, 13/07/2026).
Terlepas dari perdebatan mengenai kebijakan koperasi, pernyataan tersebut menyimpan pelajaran menarik mengenai bagaimana bahasa bekerja dalam ruang publik.
Pilihan kata pertama yang menonjol adalah kata "alat". Dalam kehidupan sehari-hari, alat identik dengan fungsi.
Pisau adalah alat untuk memotong. Jaring adalah alat untuk menangkap ikan. Cangkul adalah alat untuk mengolah tanah.
Alat bukan sesuatu yang abstrak, ia adalah sesuatu yang dapat dipegang, dipakai, dan dimanfaatkan.
Ketika koperasi disebut sebagai "alat orang miskin", koperasi tidak lagi hadir sebagai konsep ekonomi yang rumit atau lembaga yang penuh prosedur administratif, bukan?
Ia berubah menjadi sesuatu yang konkret dan dekat dengan pengalaman sehari-hari.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK