Rico Waas Dorong Sinergi Pemko dan DPRD Medan untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi 2027
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan DPRD Kota Medan guna
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Penyidik Bareskrim Polri telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Saka Tatal, seorang mantan terpidana dalam kasus yang dikenal dengan nama kasus Vina Cirebon. Pemeriksaan ini dilakukan sehubungan dengan dugaan bahwa dua saksi, Aep dan Dede, memberikan keterangan palsu yang merugikan Saka Tatal. Selama pemeriksaan, Saka Tatal dijadwalkan untuk menjawab sekitar 32 pertanyaan dari penyidik.
Kuasa hukum Saka Tatal, Yasin Hasan Bhayangkara, memberikan keterangan kepada wartawan setelah pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri. Menurut Yasin, kliennya sangat yakin bahwa keterangan yang diberikan oleh Aep dan Dede pada kasus yang terjadi pada tahun 2016 lalu adalah palsu.
“Jadi tadi yang disampaikan oleh Saka Tatal dalam berita acara pemeriksaan (BAP) adalah bahwa keterangan dari Aep, Liga Akbar, dan Dede adalah keterangan palsu. Ini tentunya sangat merugikan klien kami,” ujar Yasin dengan tegas.
Yasin juga menambahkan bahwa Dede telah mengakui bahwa dirinya diminta untuk memberikan keterangan palsu dalam kasus tersebut. Hal ini semakin memperkuat keyakinan Saka Tatal bahwa keterangan yang diberikan oleh Aep dan Dede tidak dapat dipercaya.
“Keterangan Dede dan Aep itu adalah keterangan-keterangan palsu dan ini sudah dikonfirmasi oleh Dede dan Liga Akbar yang mengakui bahwa keterangannya adalah keterangan palsu,” lanjut Yasin.
Setelah pemeriksaan selesai, Yasin Hasan Bhayangkara menyampaikan harapannya kepada pihak kepolisian agar tindakan tegas diambil terhadap Iptu Rudiana, yang merupakan ayah dari Eki. Yasin menilai bahwa Iptu Rudiana telah terlibat dalam pembuatan BAP abal-abal yang dianggap merugikan kliennya dan merusak sistem peradilan.
“Kami berharap setelah diperiksanya Saka Tatal, Iptu Rudiana wajib untuk diperiksa dan diberhentikan dengan tanpa hormat. Dia harus bertanggung jawab kepada klien kami karena telah menyebabkan peradilan yang sesat,” tegas Yasin.
Kasus ini mendapat perhatian publik yang luas, terutama terkait dugaan adanya praktik keterangan palsu dalam proses hukum yang bisa mempengaruhi hasil peradilan. Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Pihak kepolisian diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan adil.
(N/014)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan DPRD Kota Medan guna
PEMERINTAHAN
MEDAN Car Free Day (CFD) untuk pertama kalinya digelar di kawasan Jalan Sumatera, Medan Belawan, Minggu (2/8/2026). Kegiatan yang diinis
PEMERINTAHAN
MEDAN Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 resmi ditutup setelah berlangsung selama satu bulan dengan mencatat putaran uang mencapai se
EKONOMI
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus mendukung keh
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Sulaiman Harahap, mengajak masyarakat menjadikan pering
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengukuhkan dan melantik pengurus Majelis Qosidah dan Marhaban (MAQOM) K
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Penda
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DP
PEMERINTAHAN
ASAHAN Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia menggema di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Waki
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan sebagai upaya meningkatkan konektivitas antarwilaya
PEMERINTAHAN