
Bupati Tapteng Perintahkan Cabut Sawit di Hutan Lindung Dolok Sigordang: Pelaku Terancam Pidana
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
Pemerintahan
BOGOR –Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kediaman mantan pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berinisial SD, yang saat ini tengah menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi senilai Rp3,49 miliar. Penggeledahan tersebut dilaksanakan secara tertutup di sebuah lokasi di kawasan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.
Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri, Kombes Arief, mengonfirmasi pelaksanaan penggeledahan tersebut. “Betul, tim penyidik tengah melakukan penggeledahan terhadap satu lokasi tempat tertutup, berlokasi di Bogor Barat, Kota Bogor,” kata Arief kepada wartawan pada Selasa sore.
Kasus ini berpusat pada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh SD terhadap Direktur PT Anugrah Original Bionature Indonesia (AOBI), Fictor Kusumareja. SD diduga meminta uang sebesar Rp3,49 miliar dalam rentang waktu antara tahun 2021 hingga 2023. Uang tersebut diduga digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk upaya untuk menggulingkan Kepala BPOM dan mengatur proses hukum yang melibatkan PT AOBI di BPOM.
Baca Juga:
Arief menjelaskan bahwa meskipun SD meminta uang dengan berbagai alasan, motif spesifik di balik tindak pemerasan tersebut masih belum sepenuhnya terungkap. “Ya intinya saya enggak tahu motifnya apa, yang jelas dia (Fictor) dimintai uang dengan alasan untuk itu, tujuan itu,” jelas Arief.
Dalam penyidikan, terungkap bahwa sebagian dari uang yang diberikan oleh Fictor kepada SD digunakan untuk upaya menggulingkan seorang pejabat di BPOM. Namun, Arief menolak untuk mengungkapkan identitas pejabat tersebut. Selain itu, terdapat indikasi bahwa dana tersebut juga terkait dengan pengurusan kasus PT AOBI yang tengah ditangani oleh BPOM.
Baca Juga:
“Jadi intinya itu ada keterangan bahwa memang salah satunya itu, kan banyak tuh transaksi-transaksi yang dilakukan. Nah salah satunya itu adalah dengan tujuan untuk menggulingkan itu tadi,” lanjut Arief. “Ya nanti bisa di cek ke BPOM ya, karena mereka yang lebih tahu tentunya. Tapi tentunya terkait dengan kewenangan-kewenangan BPOM dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia ya,” tambahnya.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap keterlibatan SD dalam kasus dugaan korupsi. Proses penyidikan masih berlangsung, dan kepolisian berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta yang ada dalam kasus ini demi memastikan keadilan ditegakkan.
(N/014)
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
PemerintahanBATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
EkonomiJAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
PeristiwaMEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan KriminalPEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
NasionalJAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
EntertainmentJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
PemerintahanMALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
PemerintahanMEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan