Kuda Perang Prabowo

Oleh Tony Hasyim

"NEGARA ini mau dibawa kemana sih sama Prabowo?" Itu pertanyaan kawan saya, seorang praktisi ekonomi senior, yang lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) tahun 80-an.

Pasalnya, dia tergagap-gagap mengikuti sepak terjang Prabowo di sektor ekonomi. Setelah membentuk lembaga pembiayaan "Danantara" yang sudah kontroversial, Prabowo mau meluncurkan program lebih kontroversial lagi, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MM).

Dia mengibaratkan, dalam perang ekonomi global yang sedang berkecamuk saat ini, Prabowo mau menunggangi dua kuda perang sekaligus. Danantara adalah kendaraan perang "state capitalism". Sedangkan Kopdes MM adalah kendaraan "state socialism". Apa bisa Prabowo menungganginya dua-duanya sekaligus?

"Bisa dong!" kata saya. Dua kuda perang itu bisa diatur tandem menarik Prabowo di atas kereta perangnya (chariot). Begitu logika sederhana saya. Dua kuda ini pasti bergerak sesuai arahan kusir dia atas kuda perang itu.

Danantara, adalah Sovereign Wealth Fund (SWF) versi Indonesia. Kita mudahkan saja sebagai "dana abadi nusantara". Yaitu sebuah badan pengelola modal dan asset senilai Rp 14.000. Danantara ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan nasional di luar pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara berkarakter "state capitalism", karena negara ikut bermain di pasar untuk melipatgandakan modal dan assetnya. Negara bermain di pasar modal. Melakukan investasi langsung dan aktivitas usaha yang berorientasi profit untuk negara.

Rosan Roeslani, seorang "kapitalis tulen" sudah ditunjuk menjadi Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Dia Rosan sudah kenyang pengalaman di belantara bisnis global. Dia memang dikenal "ahli patgulipat" saham. Jadi orangnya sudah cocok.

Sedangkan Kopdes Merah Putih, sudah jelas kendaraan perang sosialisme. Kopdes MM ini adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya dan aktivitas usaha mengandalkan partisipasi masyarakat.

Indonesia ada tiga entitas bisnis yang berjalan. Pertama swasta, termasuk di dalamnya para konglomerasi. Kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari BUMN kelas gurem sampai superholding ada. Ketiga, adalah koperasi, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD) hingga "koperasi swasta" yang hidup dan dibiayai secara mandiri oleh masyarakat.

Konsep Kopdes MM ini mirip dengan KUD yang terkenal di jaman Pak Harto. Meskipun anggotanya masyarakat desa, tetapi pemerintah pusat melakukan "intervensi". Pusat terlibat dalam bentuk modal, penyuluhan dan pengawasan. Perangkat Pemerintah Daerah (Pemda) yang dilibatkan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), Dinas Pertanian, Dinas perindustrian Perdagangan, dan segala dinas perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah.