Tragedi Kemanusiaan di RKUHAP

Kemudian tentang bagian kedua, "Imunitas Profesi Advokat" agar dimasukkan juga dalam RUU-KUHAP dengan rumusan "Apabila advokat ketika menjalankan profesinya melanggar Pasal 16 UU Advokat, maka advokat itu diajukan terlebih dahulu dan atau diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan (Etika dan atau Disiplin) bar association (Organisasi Advokat) dan bilamana telah dinyatakan selain pelanggaran etik, tapi juga suatu tindak pidana, maka advokat yang bersangkutan disampaikan pada penyidik untuk ditindaklanjuti pemeriksaannya sesuai hukum acara pidana. Rumusan ini adalah ekuivalen dengan prosedur dugaan pelanggaran oleh penyidik (Polri) saat ini.

Selanjutnya tentang bagian ketiga, "Kewenangan Pembelaan Advokat" sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU Advokat.

Sebagai salah satu kewenangan advokat yang berstatus sebagai penegak hukum itu, maka perlu dibuat satu bab tentang "Kewenangan Pembelaaan Advokat".

Dalam bab itu materi Pasal 17 UU Advokat itu dimasukkan sebagai kewenangan yang sah sans prejudice advokat dan kewenangan lainnya.

Karena pembelaan adalah salah satu jasa hukum advokat sebagai penegak hukum. Sementara advokat secara konstitusional sudah dinyatakan salah satu fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Selain itu, yakni tentang no pilihan model SPP yang tidak tepat, dan HAM diperlukan hanya retorika, salah satu usulan konkret ialah semua "upaya paksa" dalam SPP diatur tunduk pada judicial scrutiny.

Ini sesuai dengan prinsip pro-isutitia dalam tahap pra-ajudikasi. Sebagai ilustrasi sebagaimana dalam KUHAP, bila melakukan penggledahan izin pengadilan pre-factum, tidak tepat jika penetapan tersangka dan penangkapan post factum.

Seolah-olah harta benda dan lain sebagainya lebih berharga daripada kemanusiaan (HAM). Dengan kata lain tentang upaya paksa terhadap harta benda ada check and balances, sementara untuk manusia tidak ada atau lebih rendah. Ini harus diperbaiki karena sesuai dengan "kemanusiaan yang adil dan beradab".

Konkretnya praperadilan seharusnya difungsikan sebagai habeas corpus. Praperadilan tidak diperlakukan sekadar administratif dan dengan kewenangan menguji bagaimana keabsahaan dan kecukupan "bukti permulaan" sebelum upaya paksa itu dapat dilaksanakan.

Sebagai tambahan bahwa pilihan model SPP sudah banyak ditemukan dalam pengalaman. Sebaiknya pilihan itu pada yang berfihak juga pada values dan bukan pada pilihan yang semata-mata administratif diskresioner.

Pilihan Model itu kemudian diikuti secara konsisten. Sebab SPP tidak sekadar norma untuk pelaksanaan KUHP nanti yang akan mulai berlaku 2026, tetapi seharusnya juga sebagai sumber pengayoman. (kompas.id)

*) Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Pengajar di Fakultas Hukum UI.