Baru Separuh Rakyat Kenal Logo Gajah, Jokowi Pacu Kader PSI Bangun 'Mesin Politik' Menuju 2029
KUPANG Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), meminta seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bekerja lebih keras memperkenalkan
POLITIK
JAKARTA – Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha M. Rachbini, menilai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh seharusnya menjadi simbol kemajuan dan konektivitas ekonomi baru Indonesia.
Namun, ia menilai realisasinya justru menghadapi tantangan serius terkait pembiayaan dan tata kelola proyek.
"Secara ideal, infrastruktur transportasi cepat antar kota merupakan simbol konektivitas baru. Modernisasi seperti ini seharusnya mendorong aktivitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Eisha dalam keterangan resmi, Kamis (23/10/2025).Baca Juga:
Namun, menurut Eisha, cita-cita tersebut akan sulit tercapai jika pembangunan dan pengelolaan proyek tidak dikelola secara profesional dan efisien.
"Ketika pengelolaannya gagal, maka beban utang yang seharusnya ditanggung secara business to business (B to B) berisiko beralih ke APBN, dan ini jelas menjadi masalah bagi fiskal negara," tegasnya.
Eisha menjelaskan, proyek KCJB sejak awal merupakan hasil kerja sama antara konsorsium BUMN Indonesia yang tergabung dalam Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan perusahaan-perusahaan perkeretaapian asal China.
Pendanaan proyek terdiri dari 75 persen pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25 persen ekuitas konsorsium China.
"Nilai awal proyek diperkirakan sekitar 5 hingga 6 miliar dolar AS, dengan pinjaman jangka panjang sekitar 4,5 miliar dolar AS. Namun dalam perjalanannya, biaya membengkak menjadi 7,5 miliar dolar AS akibat cost overrun, kenaikan nilai tukar rupiah, dan dampak pandemi COVID-19," jelas Eisha.
Menurutnya, kenaikan biaya tersebut memperburuk posisi keuangan konsorsium dan menimbulkan tekanan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemegang saham mayoritas.
Lebih lanjut, Eisha menyoroti perubahan skema pembiayaan yang semula berbasis B to B murni, namun kemudian melibatkan dukungan fiskal negara.
"Awalnya, Perpres 172/2015 menegaskan pendanaan proyek tanpa melibatkan APBN. Namun, pada 2021, dilakukan evaluasi yang membuka ruang bagi dukungan fiskal melalui APBN," ujarnya.
Pada 2023, pemerintah mengucurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,3 triliun kepada PT KAI, yang digunakan sebagai jaminan pinjaman tambahan dari CDB.
KUPANG Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), meminta seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bekerja lebih keras memperkenalkan
POLITIK
JAKARTA Pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk membahas efisiensi anggara
NASIONAL
MEDAN Polisi mengungkap alasannya tak menahan anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, yang sudah ditetapkan menjadi tersangka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polisi telah menemukan titik kebocoran gas yang menyebabkan rumah mewah meledak dan menelan korban jiwa di Kompleks Grand Polonia, K
PERISTIWA
JAKARTA Mengapa korupsi seolah tak pernah benarbenar hilang dari Indonesia? Padahal, berbagai undangundang telah diterbitkan, lembaga an
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat kepada Presiden Peru, Keiko Sofia Fujimori Higuchi. Surat tersebut berisi ucapan selam
INTERNASIONAL
JAKARTA Bek kiri Timnas Indonesia Shayne Pattynama mengatakan kondisi mental pemainpemain Garuda sangat baik menjelang laga ketiga Grup A
OLAHRAGA
JAKARTA Indonesia dan India membuka babak baru kemitraan di sektor digital melalui riset serta pengembangan teknologi hingga kecerdasan bu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak meski berupaya meningkatkan penerimaa
EKONOMI
JAKARTA Dalam pelaksanaan sholat berjemaah, seorang imam umumnya mengeraskan suara bacaan surah pada dua rakaat pertama. Namun, pemandanga
AGAMA