Prabowo dan Babak Baru Relasi Buruh-Pemerintah

Oleh:Agung Baskoro

KEHADIRAN Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas bukan sekadar gestur seremonial. Ini adalah pernyataan politik yang kuat-bahwa negara tidak lagi berdiri sebagai menara gading yang jauh dari realitas kaum pekerja. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari enam dekade, sejak masa Presiden Soekarno, seorang kepala negara Republik Indonesia hadir langsung menyapa buruh di hari yang menjadi simbol solidaritas dan perjuangan kelas pekerja.

Baca Juga:

• Warga Pemegang KIS Meninggal Dunia Usai Diduga Ditolak IGD RSUD Rasyidin Padang
• Dedi Mulyadi Usulkan Pencuri di Bawah Rp10 Juta Dibina di Barak Militer, Bukan Dipenjara

Namun yang lebih signifikan dari kehadiran fisik Presiden adalah komitmen kelembagaan yang beliau sampaikan: pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Inisiatif ini menandai lompatan penting dalam pembangunan hubungan industrial yang lebih sehat dan partisipatif. Forum ini dirancang untuk menjadi wadah permanen dialog antara pemerintah dan perwakilan buruh dari seluruh Indonesia-bukan sekadar respons terhadap tekanan atau momen politik tertentu.

Selama ini, relasi antara negara dan buruh tidak selalu berjalan harmonis. Mekanisme formal seperti Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit memang telah tersedia, namun efektivitasnya dalam menjembatani kepentingan buruh kadang masih terbatas. Aspirasi pekerja kerap tersampaikan, namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan strategis.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Usulkan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional: Simbol Perjuangan Kaum Buruh Indonesia
• Prabowo: Gaji Kecil, Pajaknya Kecil – Gaji Besar, Baru Kena Pajak Besar

Di sinilah pendekatan baru Presiden Prabowo menjadi relevan. Alih-alih menunggu aspirasi datang, beliau justru membuka pintu seluas-luasnya bagi partisipasi langsung. Ini merupakan pergeseran dari pendekatan yang cenderung administratif ke arah yang lebih relasional. Dalam teori tata kelola partisipatif, ini mencerminkan semangat kolaborasi antara negara dan rakyat-sebuah prinsip penting dalam demokrasi modern.

Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bukan sekadar ruang dialog, tetapi bisa menjadi institusi korektif dan strategis. Dengan melibatkan unsur serikat pekerja dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan, pemerintah memperkuat legitimasi kebijakannya dan meningkatkan rasa kepemilikan di kalangan buruh.

Tentu, keberhasilan forum ini akan ditentukan oleh tiga faktor utama. Pertama, keterwakilan yang inklusif, agar semua spektrum gerakan buruh terakomodasi secara adil.

Warga Pemegang KIS Meninggal Dunia Usai Diduga Ditolak IGD RSUD Rasyidin Padang

Dedi Mulyadi Usulkan Pencuri di Bawah Rp10 Juta Dibina di Barak Militer, Bukan Dipenjara

Presiden Prabowo Usulkan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional: Simbol Perjuangan Kaum Buruh Indonesia

Prabowo: Gaji Kecil, Pajaknya Kecil – Gaji Besar, Baru Kena Pajak Besar

Peringati May Day, Wali Kota Medan: Buruh Adalah Jiwa Pembangunan Kota

Presiden Prabowo di Hari Buruh: Setiap Hari Saya Diejek, Tapi Saya Ikhlas