Sekolah Lima Hari di Sumut: Simbol Gagah Kebijakan yang Belum Siap

Belum ada petunjuk implementasi yang jelas tentang bagaimana kurikulum akan disesuaikan, bagaimana jadwal guru akan diatur ulang, dan apakah akan ada kompensasi atas beban kerja tambahan yang muncul.

Ketiadaan arahan teknis ini membuat para pendidik merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap pekerjaan mereka.

Baca Juga:

• Sekolah Lima Hari Akan Diterapkan di Sumut, Abyadi Siregar Tertawa Lebar: Alasannya Lawak-lawak
• Bobby: Penggarap Belajar dari PTPN, Abyadi: Puluhan Tahun PTPN Telantarkan Tanah HGU

Kritik juga datang dari pengamat kebijakan publik seperti Abyadi Siregar, Direktur MATA Pelayan Publik, yang menyayangkan langkah top-down dalam penerapan kebijakan ini. Menurutnya, sebuah kebijakan besar seperti ini seharusnya didahului oleh uji coba terbatas di beberapa sekolah dengan karakteristik berbeda.

Dari uji coba tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem, serta melakukan penyempurnaan sebelum memberlakukan kebijakan secara serentak. Ia menambahkan bahwa kebijakan pendidikan seharusnya lahir dari kebutuhan nyata dan aspirasi pelaku pendidikan, bukan hanya karena ingin menunjukkan capaian politis dalam visi kepala daerah.

Baca Juga:

• KPK Didesak Usut Kerjasama Proyek Kota Deli Megapolitan yang Berpotensi Rugikan PTPN
• Simak, Ini Pelanggaran Membangun Ruko/Rumah Mewah di Lahan HGU

Antara Niat Baik dan Risiko Implementasi

Kebijakan sekolah lima hari memang telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia dengan hasil yang beragam. Ada yang berhasil karena ditopang oleh infrastruktur yang memadai, dukungan masyarakat, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat.

Namun, ada pula yang menimbulkan masalah baru. Seperti kelelahan siswa, kebosanan dalam belajar, dan penurunan interaksi sosial di luar sekolah. Keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada kesiapan teknis dan budaya sekolah setempat. Jika diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal, kebijakan ini berpotensi memperlebar ketimpangan antarsekolah.

Selain itu, perlu dipikirkan pula dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan. Penambahan jam belajar tidak otomatis meningkatkan mutu pembelajaran.

Yang lebih penting adalah bagaimana waktu yang tersedia digunakan secara efektif, dengan metode pembelajaran yang tepat, guru yang kompeten, dan dukungan sarana yang memadai. Jika tidak, waktu belajar yang lebih panjang justru bisa menjadi beban tambahan yang tidak produktif, baik bagi siswa maupun guru.

Dalam konteks ini, kebijakan lima hari sekolah tampaknya masih terlalu prematur jika diterapkan secara serentak tanpa pengujian sistemik dan kesiapan menyeluruh.

Banyak daerah di Sumut yang memiliki kondisi geografis dan sosial ekonomi yang sangat berbeda. Sekolah di perkotaan mungkin lebih siap dalam hal sarana dan prasarana. Sementara sekolah di daerah terpencil masih kesulitan dalam hal akses, tenaga pendidik, dan bahkan listrik.

Perbedaan ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kebijakan pendidikan. Pendekatan kebijakan yang berbasis data dan riset lapangan menjadi keharusan jika pemerintah ingin benar-benar menghadirkan perubahan yang substantif dalam dunia pendidikan.