Tanggapi Dorongan Pemakzulan Gibran, PKB Pilih Tunggu Salinan Resmi Putusan MK
JAKARTA Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap terkait dorongan penggugat ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka aga
NASIONAL
Tahu bahwa di tubuh pemerintahannya banyak penyakit itu baik. Sadar bahwa di lingkaran kekuasaannya bertebaran beragam parasit ialah modal apik untuk membuatnya menjadi lebih baik. Namun, apalah artinya jika cuma tahu dan sadar tanpa cepat bertindak. Harus dikatakan, banyak rakyat yang menganggap Pak Prabowo masih sebatas itu. Tidak sedikit yang menilai ketegasan Pak Prabowo masih dalam tataran kata-kata, belum di level aksi nyata.
Bagaimana kita bisa yakin bahwa Pak Prabowo betul-betul tegas jika sejumlah menteri yang pernah tersangkut kasus dugaan korupsi tetap dia pakai? Bagaimana bisa percaya dia benar-benar tak menoleransi penyimpangan jika pejabat yang disebut-sebut menjadi pelindung judol masih saja dipercaya sebagai pembantunya?
Meminta pejabat mundur kiranya pekerjaan superduper berat di negara kita. Pejabat kita bukan tipe yang bisa merasa, melainkan lebih merasa bisa. Pernah diperiksa dalam perkara rasywah, disebut di persidangan mafia judol di kementerian, jauh dari cukup untuk bersikap kesatria.
Di negeri ini tidak ada petinggi seperti Menteri Perekonomian Jepang Akira Amari yang pada 2016 mundur karena disebut menerima uang sumbangan politik. Dia membantah berbuat salah, tapi meminta maaf lantaran memicu masalah dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Negeri ini tak punya pejabat semacam Menteri Pertahanan Namibia Peter Vilho yang memilih lengser pada 2021 sebab dituding menerima suap. Negara ini tak memiliki pembantu presiden seperti Menteri Kesehatan Afghanistan yang mengundurkan diri karena saudara laki-laki dan sejumlah kerabatnya terlibat dalam kasus korupsi.
Berharap pejabat yang tak mampu menunaikan tugas, yang bermasalah, yang semaunya, yang loyalitasnya terbelah antara presiden dan mantan presiden, yang tak setia pada negara, juga aneh karena yang sudah bersedia mundur saja diminta tak jadi mundur. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi contohnya.
Banyak orang, termasuk saya, berharap ancaman Pak Prabowo tiga hari lalu kepada pejabat untuk mundur atau dimundurkan ialah kali terakhir. Kita menunggu ancaman itu selekasnya diwujudkan. Saya tidak ingin stigma presiden omon-omon terus melekat sebab bagaimanapun saya pernah dua kali memilihnya.* (metrotvnews.com)
*)Dewan Redaksi Media Group
JAKARTA Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap terkait dorongan penggugat ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka aga
NASIONAL
JAKARTA Pesawat yang membawa Presiden Mesir Abdel Fattah ElSisi mendapat pengawalan jet tempur TNI Angkatan Udara (TNI AU) saat memasuki
NASIONAL
PADANG Hujan deras yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat, sejak Sabtu (10/10/2026) siang memicu banjir di sejumlah wilayah. Tim SAR g
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kerugian keuangan negara sebesar Rp863,8 miliar dalam perkara dugaan korupsi pengadaan motor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelen
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid
NASIONAL
JAKARTA Usai Ajukan 5 Jilid Praperadilan, Roy Suryo Didakwa Atas Pencemaran Nama Baik Jokowi, sidang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakart
POLITIK
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol (Purn) Oegroseno menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
POLITIK
SIMALUNGUN Seorang pria berinisial JA alias Pak Napta ditangkap polisi setelah diduga menembak tetangganya, DRS, menggunakan senapan angin
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Batubara mengamankan tiga pria dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Gang F
HUKUM DAN KRIMINAL