Lawan Penggusuran: Suara Punk dari Reruntuhan Kota

Penulis : Shohibul Anshor Siregar

Di bawah langit yang terus dipenuhi bayangan crane dan deru mesin bor, para penghuni kota yang tak dianggap dipaksa minggir, digusur, dilupakan. Mereka tidak punya surat hak milik, katanya.

Mereka hanya punya sejarah tinggal, akar komunitas, dan pengabdian panjang pada tanah yang telah mereka rawat.

Tapi logika kapital tidak menerima semua itu. Maka datanglah ultimatum, datanglah aparat, datanglah alat berat—lalu datanglah luka.

Namun dari reruntuhan rumah yang dirobohkan dan puing harapan yang dibungkam, muncul suara yang menolak diam. Inilah "Lawan Penggusuran", album kompilasi dari sepuluh band punk di Medan, dirilis dalam format kaset pita—sebuah simbol keras kepala dan keteguhan untuk terus bersuara dalam sistem yang membungkam.

Jovan Siahaan, salah seorang pentolan dalam inisiatif kritis ini, ingin menambah pertanda bagi tak selalu diperlukannya keadilan untuk nasib orang lemah. Bahkan tampsknya tak boleh diaudit oleh deru demokratisasi yang lebih menilih berhenti sebatas pembisingan atas keluhuran kemanusiaan hakiki.

Musik ini bukan sekadar hiburan, melainkan dokumentasi perlawanan; bukan sekadar dentuman drum, melainkan detak jantung mereka yang tersingkir.

Sejak kelahirannya di Inggris dan Amerika Serikat pada akhir 1970-an, punk adalah musik dari mereka yang tak dianggap. Di tangan anak-anak muda buruh kota London, punk lahir sebagai jeritan atas pengangguran massal, rasisme, perumahan kumuh, dan sistem politik yang busuk.

The Clash menyanyikan London's burning with boredom now, karena kota itu hanya membakar para pekerja demi kenyamanan elit. Di Amerika Latin, punk hidup dalam bayang-bayang kediktatoran dan represi, menjadi suara bawah tanah dari yang dibungkam oleh negara. Di Indonesia, punk muncul dari keresahan serupa: gentrifikasi, kemiskinan, represifitas aparat, dan tirani proyek pembangunan.

Punk bukan genre musik. Ia adalah sikap. Ia adalah jalan keluar dari keterasingan. Dan dalam konteks ini, "Lawan Penggusuran" menjadi dokumentasi tentang bagaimana suara-suara terpinggirkan tetap bisa mengaum, bahkan ketika dunia ingin mereka diam.

Medan bukan satu-satunya kota yang mengalami penataan kota dengan cara kejam. Gentrifikasi—konsep yang diperkenalkan oleh Ruth Glass di London tahun 1964—menggambarkan proses ketika wilayah-wilayah urban yang selama ini dihuni kelas pekerja atau warga miskin, perlahan diubah dan diambil alih oleh kelas menengah dan pemodal.

Tanpa dialog, warga lama dipaksa pergi, dan kota "dirapikan" untuk mereka yang mampu membeli ruang. Nama jalan diganti, mural rakyat dihapus, dan harga sewa melonjak. Semuanya atas nama pembangunan, tapi hakikatnya adalah kolonialisasi ulang.

Di Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar, kawasan-kawasan "kumuh" dibersihkan, bukan diperbaiki. Di Yogya, warga kampung urban ditekan oleh proyek hotel dan properti. Di Kalijodo, sejarah komunitas disapu bersih demi taman. Ini bukan penataan kota. Ini perampasan kota.

Kini kekerasan penggusuran mendapat legitimasi tertinggi: Proyek Strategis Nasional (PSN). Jalan tol, pelabuhan, kereta cepat, kawasan industri—semuanya masuk dalam daftar mulia itu.

Tapi di balik nama-nama mentereng, kita temukan jejak tangis warga, sawah yang hilang, dan komunitas yang tercerai.

PSN adalah wajah baru dari developmentalism ala Orde Baru yang kini dibungkus jargon modernisasi. Tidak ada ruang bagi warga untuk membentuk masa depannya sendiri, karena semuanya telah dirancang dari pusat, dari ruang rapat, bukan dari realitas tanah yang diinjak rakyat. PSN menjanjikan pertumbuhan ekonomi, tapi menanamkan luka sosial. Ia seperti pisau yang diasah dari dua sisi: satu untuk investasi, satu lagi untuk menggusur.

Apa yang terjadi di Medan dan kota-kota lain di Indonesia sebetulnya adalah gema dari krisis global. Di Rio de Janeiro, ribuan warga miskin digusur demi Olimpiade dan Piala Dunia. Di Delhi, pemukiman kumuh dibuldoser tanpa pemberitahuan demi ruang hijau dan jalur metro. Di Manila, ratusan ribu keluarga dipindahkan paksa ke "relocation sites" yang jauh dari pekerjaan dan sekolah.

Di semua tempat itu, gentrifikasi dan proyek infrastruktur bekerja seperti mesin besar: menggiling mereka yang lemah untuk menghasilkan citra kemajuan.

Namun di semua kota itu pula, kita temui musik sebagai perlawanan. Dari punk favelado di Brasil hingga rap komuniti di Filipina, suara-suara bawah tanah menolak menjadi bisu.

Punk Indonesia—dari Aceh hingga Papua—adalah bagian dari tradisi global itu: menolak penindasan dengan amplifikasi gitar dan lirik-lirik yang menyayat.

"Jadi Pengungsi di Negeri Sendiri": Menolak Lupa dan Diam

Menurut Jovan Siahaan, sebelum album ini diluncurkan, akan digelar sesi diskusi dengan tema "Jadi Pengungsi di Negeri Sendiri", bersama narasumber dari LBH dan KontraS—dua lembaga yang selama ini berdiri di sisi warga terpinggirkan.

Diskusi ini adalah ruang untuk menyatukan musik dan perjuangan hukum, untuk merajut narasi tandingan dari mereka yang tahu betul rasanya dicabut dari akar.

Pengungsi tidak selalu terjadi karena perang yang kita kutuk seperti yang sedang terjadi di Palestina saat ini. Ia terjadi ketika negara memihak pemodal dan melupakan rakyat. Ia terjadi ketika warga kehilangan rumah, tapi tidak pernah diakui sebagai korban.

Melawan dengan Nada, Bertahan dengan Suara

Album ini bukan koleksi lagu. Ia adalah buku harian kolektif dari luka dan keteguhan. Dalam dunia yang terus mengukur manusia dengan nilai tanah dan meter persegi, punk hadir untuk mengingatkan bahwa harga hidup jauh melampaui nilai jual properti.

Maka putarlah kaset ini dengan nyala di dada. Dengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi dengan keberanian.

Karena seperti kata Joe Strummer, "The future is unwritten." Dan hari ini, kita menulis masa depan dengan suara yang tak akan pernah mereka gusur.

Penulis dosen FISIP UMSU. Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya ('nBASIS)