Membangunkan Raksasa Aceh yang Tertidur

Oleh : DR . M. Sabri

Dosen Fakultas Pertanian Usu

Coba, bayangkan sebentar: di sebuah ruang rapat mewah di Bangkok, para insinyur dan ekonom Thailand sedang memperdebatkan dua proposal ambisius untuk mengubah geopolitik perdagangan Asia. Di satu sisi, Kra Canal—ambisi senilai USD 20 miliar untuk menggali terusan yang memotong jalur perdagangan global. Di sisi lain, Land Bridge—solusi lebih pragmatis senilai USD 7-10 miliar berupa jaringan kereta api dan pelabuhan yang menghubungkan pantai timur dan barat Thailand. Mereka tersenyum puas, mengira telah menemukan formula untuk menggulingkan dominasi Singapura dan melewati Selat Malaka sama sekali. Yang tidak mereka pertimbangkan, mereka justru sedang membangunkan raksasa yang telah tertidur selama tiga abad di ujung barat Nusantara.

Raksasa itu bernama Aceh—provinsi yang pernah menjadi "Serambi Mekkah" dan menguasai perdagangan Samudera Hindia, kini mendapat kesempatan kedua untuk merebut kembali posisinya, bukan hanya sebagai pusat maritim, melainkan sebagai "Shenzhen Baru" yang menerima limpahan pengurangan risiko (derisking) rantai pasok dari China. Ironinya, kombinasi ancaman Thailand dan pemindahan industri ke negara sahabat (friend-shoring) global menjadi perfect storm yang membangunkan potensi transformatif Sabang-Aceh sebagai kekuatan ekonomi terpadu Asia.

Paradoks Paradigma

Ada kearifan dalam pepatah Aceh: "Pajan ka jimot, jinoe ka phon" (yang telah pergi, sekarang telah kembali). Thailand, dengan perdebatan antara Kra Canal dan Land Bridge, tidak menyadari bahwa mereka sedang menciptakan kondisi sempurna bagi transformasi Aceh menjadi pelengkap strategis dalam ekosistem maritim baru Asia.

Baik Kra Canal maupun Land Bridge Thailand memang akan mengalihkan sebagian arus utama lalu lintas dari Selat Malaka—jalur yang dilewati 94.000 kapal per tahun atau 25% perdagangan global. Namun realitas geopolitik maritim dan restrukturisasi rantai pasok global mengajarkan bahwa dunia sedang mencari basis manufaktur alternatif untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada China. Inilah yang membuka peluang triple-win bagi Sabang-Aceh: sebagai pelabuhan penyangga (buffer port), pusat manufaktur, dan gerbang untuk pasar India-Timur Tengah-Afrika.

Ketika Thailand beroperasi sebagai koridor transportasi, Sabang-Aceh dapat berfungsi sebagai zona ekonomi terpadu yang menggabungkan pelabuhan sebagai layanan dengan manufaktur sebagai destinasi. Fungsi ganda ini—pelabuhan cerdas plus kawasan industri terpadu—menciptakan proposisi nilai yang tidak dapat ditawarkan oleh kompetitor tunggal di Asia Tenggara.

Ironinya, justru dengan pengurangan risiko dari China dan jalur baru Thailand, nilai strategis Sabang-Aceh meningkat secara eksponensial—bukan sebagai kompetitor fragmenter, tetapi sebagai alternatif terpadu yang menawarkan stabilitas politik, fleksibilitas regulasi, dan keunggulan geografis dalam satu paket.

Pelajaran dari Masa Lalu

Sejarah memberikan pelajaran yang menggugah: Aceh pernah menjadi kekuatan ekonomi yang menguasai Samudera Hindia selama berabad-abad. Pada abad ke-16, Sultanate Aceh Darussalam adalah salah satu kerajaan terkaya di Asia Tenggara, dengan kota pelabuhan Banda Aceh yang disebut Marco Polo sebagai "Lambri" —pintu gerbang perdagangan antara Asia dan Eropa.