Komisi X DPR Dukung Larangan AI Instan di Sekolah, Siswa Tak Boleh Malas Mikir
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan kecerdasan
PENDIDIKAN
Selain dari sisi nilai, sebaran pelakunya juga makin meluas. Mulai pejabat pemerintah, dari yang levelnya rendah hingga tinggi, tingkat pusat dan daerah; anggota DPR dan DPRD; sampai dengan aparat pengadilan termasuk hakim agung. Mereka seperti semakin tidak punya rasa takut menggarong uang rakyat.
Alexander Marwata saat menjabat komisioner KPK pada satu kesempatan pernah mengatakan koruptor tidak takut berbuat culas lantaran keuntungan yang mereka peroleh dari hasil mencuri uang negara lebih besar ketimbang risiko yang dihadapi ketika tertangkap akibat korupsi. Para pejabat bisa jadi sadar akan risiko bakal tertangkap, tetapi jalan korupsi tetap menjadi pilihan karena terbentang peluang meraup megakeuntungan.
Ironisnya, realitas di depan mata itu tidak membuat upaya pemberantasan rasywah di negara ini menjadi lebih baik. Pendekatan pada sisi penindakan tak banyak berubah, begitu pula pada sisi upaya pencegahan dan pengawasan. Buktinya, korupsi malah makin tak tercegah dan terawasi. Faktanya, tuntutan ringan, vonis ringan, bahkan obral diskon hukuman masih saja jadi kebiasaan di ruang pengadilan.
Kejahatannya dianggap luar biasa, tapi penanganannya sangat jauh dari luar biasa. Korupsinya naik kelas, tapi spirit, strategi, dan lembaga pemberantasannya masih di kelas yang itu-itu saja. Semoga saja tidak malah turun kelas.
Kalau kayak begitu kondisinya, patutkah kita berharap korupsi bakal cepat mati? Jangan-jangan malah negara ini yang 'mati' duluan karena keburu dilahap kerakusan korupsi.* (mediaindonesia.com)
*) Penulis adalahDewan Redaksi Media Group
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan kecerdasan
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa nilai tukar rupiah berada dalam kondisi hancur. Pernyataan terseb
EKONOMI
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara Hendra Cipta meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meninjau ulang kebijakan honor bagi Tenag
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai Iran merupakan bangsa Arya yang tidak mudah ditaklukkan, meski
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus melaksanakan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meny
NASIONAL
JAKARTA Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq membantah dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberanta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang Paripurna Kabinet di Istana Merdeka, Jumat (13/3/2026), untuk memastikan mudik Lebaran 2
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan terus menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berinisial RS (19) yang jasadnya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia jauh dari yang disebut moratmarit. Pernyataan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 27 orang, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL