Meneguhkan Komitmen terhadap IKN di Tengah Ketidakpastian

Oleh: Yakub F. Ismail

KEBERLANJUTAN proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sampai sekarang masih menuai polemik. Kurangnya kepastian terkait kapan IKN akan dipindahkan menjadi akar perdebatan sejak awal hingga sekarang.

Terbaru, muncul wacana kawasan IKN akan dialihfungsikan sementara untuk gedung perkantoran pemerintah provinsi Kaltim.

Wacana tersebut pertama kali dimunculkan oleh Partai NasDem yang melihat pentingnya kawasan IKN dijadikan kawasan pemerintahan Pemprov Kaltim untuk sementara waktu hingga area tersebut benar-benar siap menjadi wilayah ibu kota RI.

Alasannya sederhana, menimbang banyak gedung-gedung yang sudah dibangun di area IKN yang sampai sekarang tidak difungsikan dengan optimal, padahal biaya maintenance dan pembangunan terus berjalan.

Namun, usulan ini ditolak sejumlah pihak karena dinilai bertentangan dengan tujuan awal dan lebih-lebih menurunkan muruah IKN itu sendiri sebagai tempat yang sejak awal dikhususkan untuk kawasan ibu kota RI.

Lantas, apa yang semestinya perlu dilakukan pemerintah agar IKN tidak menjadi semacam 'wilayah tak berpenghuni' namun terus menelan biaya perawatan tinggi?

Sebab, berdasarkan keterangan Otorita IKN, kebutuhan anggaran untuk perawatan infrastruktur di IKN mencapai Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar.

Flashback Tujuan Awal

IKN telah dicanangkan sebagai simbol transformasi Indonesia menuju pusat pemerintahan yang maju, adil, dan merata.

Pemindahan IKN ke Kalimantan adalah bagian dari spirit untuk desentralisasi pembangunan yang selama ini terporos di Jawa.