Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
Oleh: Nursanjaya Abdullah
DALAM beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan fenomena yang mengusik nurani: negara begitu sigap menertibkan segala yang dianggap "nganggur". Rekening yang lama tak aktif dibekukan. Tanah yang tidak dikelola diambil alih atas nama produktivitas dan investasi. Tapi bagaimana dengan rakyat yang bertahun-tahun hidup tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan tetap? Bukankah itu yang paling memprihatinkan?
Di tengah kegaduhan ekonomi dan janji-janji pembangunan, pengangguran kerap hanya dianggap sebagai angka statistik. Padahal, di balik angka itu ada manusia, ayah yang tak bisa memberi nafkah, ibu yang menahan lapar demi anak-anak, pemuda yang kehilangan harapan. Dalam Islam, membiarkan kemiskinan dan pengangguran tanpa solusi bukan sekadar abai, tapi bentuk kezaliman struktural.
Nganggur Bukan Dosa, Tapi Akibat Sistem
Sebagian besar rakyat tidak memilih untuk menganggur. Mereka adalah korban dari sistem ekonomi yang lebih berpihak pada modal besar ketimbang rakyat kecil. Islam memandang pekerjaan sebagai hak dasar manusia. Rasulullah ﷺ bersabda:
"Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Dawud 'alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri." (HR. al-Bukhari)
Artinya, Islam memuliakan kerja, bukan semata-mata karena hasilnya, tapi karena kerja adalah bentuk kehormatan dan kemandirian. Maka ketika rakyat tidak bisa bekerja karena sistem yang timpang, ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah keadilan sosial.
Negara dan Kewajiban Keadilan
Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan:
"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan." (QS. An-Nahl: 90)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL