Beberapa alasan yang mendasari usulan pilkada tidak langsung, mulai dari efisiensi biaya yang dikeluarkan negara hingga mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat, yang menyisahkan beban politik di kemudian hari.
Memang, dalam beberapa pilkada serentak sejak 2017 hingga 2024, negara telah menggelontorkan anggaran kisaran 80,65 triliun (Tempo, 2024), belum lagi biaya pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah yang diperkirakan Rp 1 triliun.
Baca Juga:
Secara fiskal, itu menjadi alasan kuat untuk mempertimbangkan efisiensi biaya pilkada. Jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, negara bisa menghemat puluhan triliun rupiah yang sebelumnya digunakan untuk logistik, penyelenggaraan tahapan kampanye, serta pengawasan di ribuan TPS.
Dalam sistem pilkada tidak langsung, tentu pemilihan hanya dilakukan di gedung DPRD, tanpa melibatkan banyak unsur yang memerlukan biaya besar, sehingga jauh lebih murah dibandingkan pilkada serentak dipilih oleh rakyat di seluruh daerah.
Baca Juga:
Tak hanya itu, calon kepala daerah juga akan menghemat biaya tanpa kampanye yang dapat menghabiskan biaya yang tidak sedikit.
Bayangkan, dari sekian kolega yang saya temui, bahkan saya menyaksikan langsung bagaimana politik uang menjadi alat ampuh pemenangan, dan bagaimana ongkos politik dapat mencapai Rp 20 miliar, Rp 50 miliar, bahkan ada calon kandidat yang menghabiskan ratusan miliar untuk mendapatkan kursi jabatan bupati.
Makanya tak heran jika muncul usulan dari elite politik tentang wacana pilkada dikembalikan kepada DPRD, dengan alasan realitas politik hari ini.
Walakin, pro-kontra sudah mulai mencuat ke publik, antara civil society dengan elite politik, bahkan mayoritas publik menolak dengan alasan pilkada tidak langsung dapat mengurangi nilai-nilai demokrasi, termasuk hak partisipasi politik masyarakat.
Sedangkan di sisi lain, sebagian elite politik baik legislatif maupun eksekutif menyampaikan bahwa pilkada yang dilakukan DPRD pun tetap demokratis, sebab DPRD merupakan representasi atau perwakilan yang dipilih oleh rakyat, yang kemudian disebut demokrasi perwakilan, sebagaimana salah satunya disampaikan oleh Mendagri, Tito Karnavian (detikNews, 29/7/2025).
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah publik akan menerima jika pilkada dipilih oleh DPRD dengan alasan demokrasi perwakilan, mengingat legitimasi sistem demokrasi tetap ada pada rakyat?
Aspirasi Publik
Tampaknya demokrasi perwakilan tidak sejalan dengan aspirasi publik seperti yang tersajikan dalam hasil survei Politika Research & Konsulting pada bulan Juni lalu (26/6/2025).
JAKARTA Meski rutin mengepel, lantai rumah sering kali tetap terasa kotor, lengket, atau penuh debu keesokan harinya. Ternyata, kesalahan
Sains & Teknologi
BALI Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menutup Kongres ke6 PDIP yang berlangsung di Bali Nusa Dua Conventio
Politik
TEBING TINGGI Seorang residivis kasus narkotika berinisial S (42), warga Kelurahan Mekar Sentosa, kembali harus berurusan dengan hukum. Ia
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungannya atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberi
Nasional
BANDUNG Persib Bandung sukses meraih kemenangan tipis 10 atas tim asal Australia, Western Sydney Wanderers, dalam laga persahabatan yang
Olahraga
JAKARTA Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, nuansa merah putih kembali mewarnai jalanan Ibu
Nasional
BALI Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melontarkan teguran keras kepada pengurus PDIP Jawa Tengah saat menyampaikan pidat
Politik
KARO Ribuan pengunjung memadati area Taman MejuahJuah (Open Stage) Berastagi, Kabupaten Karo, di malam terakhir Festival Bunga dan Buah (
Seni dan Budaya
JAKARTA Banyak orang mengira bahwa sensasi kulit terasa kencang atau seperti tertarik setelah mencuci wajah adalah tanda bahwa wajah telah
Kesehatan
BANDUNG Laga uji coba internasional antara Persib Bandung melawan Western Sydney Wanderers FC berakhir imbang tanpa gol di babak pertama.
Olahraga
