Indonesia Memasuki Krisis Fiskal: Utang Menjerat, Daerah Jadi Korban

Pemotongan Transfer ke Daerah: Daerah Jadi Korban

Gejala krisis fiskal semakin jelas terlihat dari kebijakan pemerintah memotong Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dalam RAPBN 2026, TKDD hanya dianggarkan Rp650 triliun, turun tajam dari Rp864,1 triliun di 2025. Pemotongan sebesar Rp214 triliun atau hampir 25% ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Konsekuensinya sangat nyata. Daerah-daerah yang bergantung pada dana pusat, terutama kabupaten miskin dan tertinggal di luar Jawa, akan semakin kesulitan membiayai layanan dasar.

Pembangunan jalan, kesehatan masyarakat, pendidikan, bahkan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat akan tersendat. Dengan kata lain, daerah menjadi korban pertama dari krisis fiskal nasional.

Lingkaran Setan Defisit dan Crowding-Out

Masalahnya tidak berhenti di situ. Defisit fiskal yang terus melebar akibat penerimaan pajak yang lemah membuat pemerintah semakin gencar menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

Hasilnya, crowding-out effect terjadi: sektor swasta kesulitan mendapatkan pembiayaan karena terserap ke utang pemerintah. Investasi lesu, lapangan kerja tidak tumbuh, dan pada akhirnya penerimaan pajak semakin menurun.

Inilah lingkaran setan fiskal yang berbahaya: utang → bunga utang → defisit → utang baru → pemotongan anggaran produktif.

Jalan ke Depan: Reformasi atau Krisis Berkepanjangan

Pernyataan Antoni Budiawan mestinya tidak dianggap alarm palsu. Pemerintah perlu berani melakukan reformasi fiskal struktural.

Namun, reformasi itu tidak cukup jika masih terjebak dalam paradigma kapitalisme yang berbasis utang dan pajak. Kita butuh model ekonomi alternatif yang terbukti kokoh sepanjang sejarah, yaitu sistem ekonomi Islam.

Solusi Islam: Jalan Keluar dari Krisis Fiskal