BREAKING NEWS
Rabu, 10 September 2025

Transparansi Gaji dan Proyek Negara Wajib Digital: Jalan Menuju Pemerintahan Bersih

Redaksi - Rabu, 10 September 2025 07:26 WIB
Transparansi Gaji dan Proyek Negara Wajib Digital: Jalan Menuju Pemerintahan Bersih
Misalnya, pembelian meja kantor di pasar seharga Rp2 juta, namun dalam anggaran pemerintah tercantum senilai Rp4 juta. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Oleh: Krisna

Salah satu persoalan klasik dalam tata kelola negara adalah minimnya transparansi anggaran. Dari level terbawah seperti RT dan RW hingga Presiden, masyarakat jarang benar-benar tahu berapa gaji yang mereka terima, bagaimana dana publik digunakan, atau sejauh mana proyek pembangunan dijalankan.

Akibatnya, potensi praktik korupsi, markup anggaran, dan penyalahgunaan wewenang kerap terjadi. Proyek yang seharusnya untuk kepentingan rakyat justru sering menjadi ladang keuntungan oknum tertentu.

Baca Juga:

Solusi untuk masalah ini sebenarnya sederhana: transparansi berbasis digital. Seluruh data gaji aparatur negara, termasuk pegawai honorer, harus bisa diakses publik. Demikian pula dengan setiap proyek pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, realisasi, hingga rincian biaya seperti material, upah buruh, dan pengeluaran lainnya.

Jika seluruh informasi tersebut tersedia dalam sistem digital yang mudah diakses masyarakat, pengawasan publik akan berjalan dengan sendirinya. Rakyat bisa melihat dengan jelas ke mana uang mereka digunakan, dan pemerintah pun akan lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran.

Baca Juga:

Transparansi bukan hanya soal keterbukaan, tapi juga fondasi untuk membangun kepercayaan rakyat kepada negara. Karena itu, penerapan sistem digital yang terbuka dan akuntabel sudah bukan pilihan lagi, melainkan keharusan.*

*) Penulis adalah wartawan bitvonline.com.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Kejati Sumsel Tahan Dua Tersangka Kasus Pemerasan Forum Kades di Pagar Gunung
KPK Ungkap Noel Terima Setoran Lain Saat Jadi Wamenaker
Istri Mantan PM Nepal Tewas Terjebak di Rumah Saat Dibakar Demonstran
Tunjangan Rumah Dinas DPRD Sumut Capai Rp60 Juta, Bobby Nasution Siap Evaluasi jika Disepakati
KPK Respons 11 Tuntutan ICW Soal Antikorupsi: Akan Dipelajari dan Jadi Bahan Evaluasi
Diperiksa 7,5 Jam oleh KPK, Ustaz Khalid Basalamah Mengaku Jadi Korban Kasus Kuota Haji
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru