Ketika Pejabat Tak Mau Menjawab: Bentuk Arogan atau Strategi Diam?

Oleh: Mora Siregar.

DALAM sistem demokrasi, pejabat publik sejatinya adalah pelayan rakyat. Mereka digaji dari uang negara, dipilih atau diangkat untuk menjalankan amanah, dan wajib mempertanggungjawabkan tindakan serta kebijakan yang mereka ambil. Sayangnya, tidak semua pejabat memahami esensi dari peran tersebut. Salah satu contohnya terlihat dari maraknya sikap pejabat yang enggan memberi tanggapan saat dimintai keterangan oleh wartawan.

Baca Juga:

• Eks Ketua MA Nepal Dilantik Jadi Perdana Menteri Sementara, Perempuan Pertama Pimpin Negara Usai Kerusuhan

Fenomena "diam seribu bahasa" ini menjadi ironi ketika publik justru sangat membutuhkan kejelasan dan transparansi. Dalam banyak kasus baik dugaan korupsi, kebijakan yang merugikan rakyat, atau proyek bermasalah wartawan kerap kali hanya disambut dengan pintu tertutup, atau pernyataan singkat yang tidak menjawab inti persoalan.

Pentingnya Media Sebagai Jembatan Informasi

Wartawan bukan sekadar pemburu berita sensasional. Mereka adalah perpanjangan tangan masyarakat. Ketika mereka bertanya, itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menyuarakan keresahan publik. Maka, ketika seorang pejabat menolak diwawancarai, tak merespon kala dikonfirmasi, atau memilih menghindar, itu bukan hanya menutup diri dari media, tetapi juga menutup diri dari rakyat.

Tak terkecuali satu pengalaman penulis saat meminta konfirmasi kepada pejabat pejabat Pemda Tapsel terkait masalah teknis. Padahal termasuk masalah sederhana yang ditanyakan, namun begitulah, diam seribu bahasa.

Dengan fungsi yang strategis sebagai mitra kerja Pemko, sebelumnya Walikota Medan sudah menginstruksikan bawahannya untuk membuka diri dan memberikan informasi seluasnya yang dibutuhkan oleh kalangan pers.

Eks Ketua MA Nepal Dilantik Jadi Perdana Menteri Sementara, Perempuan Pertama Pimpin Negara Usai Kerusuhan

Barang Mewah Para Koruptor Dilelang KPK! Cek Jadwal dan Cara Daftarnya di Sini!

Gelombang Demo Akhir Agustus 2025: Alarm Keadilan dan Jalan Baru Restorasi Bangsa

Kasus Penjualan Aset PTPN I ke Ciputra Land Resmi Masuk Tahap Penyidikan di Sumut

Boyamin Serahkan Bukti Baru Kasus Korupsi Kuota Haji 2024 ke KPK

Desa Ujung Batu 4 Pernah Viral karena Prestasi BUMDes, Kini Dikeluhkan Warga Karena Hilang Arah