MBG Sejatinya Bukan “Makan Beracun Gratis”

Dengan kata lain, jika dilihat dari kacamata kebijakan publik, MBG dan BGN sebenarnya belum memenuhi syarat untuk dijalankan. Kemudian, jika kita lihat dari praktik distribusi kebijakan MBG, tanggung jawab banyak dilemparkan kepada pemerintah daerah serta pihak ketiga seperti koperasi, UMKM, dan vendor katering lokal. Ketiadaan standar nasional yang ketat membuat kualitas makanan dan sarana tempat makanan sangat bervariasi, bahkan dalam banyak kasus tidak memenuhi prinsip dasar higienitas. Di sinilah akar masalah keracunan mulai tampak.

Makanan yang seharusnya menjadi penopang gizi justru menjadi sumber penyakit dan membahayakan nyawa. Kasus-kasus seperti ini adalah alarm keras bagi pemerintah bahwa program sebesar dan semasif MBG sedang berjalan tanpa fondasi institusional dan standar mutu yang kokoh. Jika dibandingkan dengan negara lain yang telah lebih dulu menerapkan program serupa, kelemahan desain MBG di Indonesia semakin jelas terlihat.

Jepang, misalnya, telah memiliki tradisi makan siang sekolah sejak 1940-an. Sistemnya bukan sekadar pembagian makanan, tetapi bagian integral dari kurikulum pendidikan. Sekolah memiliki dapur sendiri, tenaga nutrisionis khusus, serta keterlibatan orangtua dalam pengawasan. Transparansi anggaran dan keterlibatan publik memastikan kualitas program makan gratisnya tetap terjaga.

Di China, pemerintah menjalankan program nutrisi nasional bagi anak-anak sekolah di daerah pedesaan miskin. Skemanya terfokus, dengan pengawasan ketat dari pusat, dan menekankan pada tujuan spesifik, yakni mengurangi malnutrisi. Hal yang sama juga berlangsung di Korea Selatan. Malaysia pun punya program Rancangan Makanan Tambahan, tetapi dengan cakupan selektif hanya bagi keluarga miskin sehingga anggaran lebih terkendali.

Sementara Singapura tidak memilih model makan gratis massal, melainkan memberikan bantuan gizi bagi keluarga berpenghasilan rendah dengan standar mutu ketat. Itupun dalam bentuk Financial Assitance Scheme berupa voucher untuk makanan. Dan di Filipina juga punya program feeding school, tetapi cakupannya terbatas pada anak-anak dengan kondisi gizi buruk.

Dari perbandingan tersebut, tampak bahwa sebagian besar negara memilih model terfokus, selektif, dengan standar mutu yang ketat. Namun, Indonesia justru mengambil jalan ekstrem, yakni universal, cakupan masif berskala nasional dengan anggaran raksasa, tetapi tanpa kesiapan kelembagaan memadai dan tanpa mekanisme kontrol yang jelas.

Menu Spageti dan Burger di MBG Tuai Sorotan, BGN: Permintaan Siswa, Bukan Menu Harian

1.035 Siswa Keracunan MBG di Bandung Barat, BGN: Ayam Disimpan 4 Hari Baru Dimasak!

Civic Foodpreneur: Jalan Lain Menopang MBG dan Sekolah Rakyat

Wakil Kepala BGN Tegas: Dapur MBG Harus Sesuai Prosedur, Tidak Peduli Pemiliknya Jenderal atau Politikus

Program MBG Jadi Sorotan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Ternyata Ahli Serangga

BGN Tutup 40 Dapur MBG Usai Ribuan Kasus Keracunan Massal