Setelah Prabowo Pidato di PBB, lalu Apa?

Indonesia sendiri, dalam pidato Prabowo di PBB, bersedia mengirim 20 ribu pasukan di bawah PBB untuk menjaga perdamaian. Bagi Israel, penawaran 20 ribu pasukan itu merupakan jaminan keamanan di lapangan jika nanti perdamaian tercapai. Kehadiran kontingen perdamaian dimaknai sebagai dukungan politik bagi Palestina sekaligus jaminan keamanan bagi Israel. Indonesia pada waktunya nanti bisa aktif membahas mandat, ukuran, aturan penggunaan pasukan (rules of engagement), dan legitimasi politik misi pasukan perdamaian agar efektif menjalankan tugas mereka.

Ketiga, dari perspektif diplomasi publik, dirasa perlu untuk membangun opini dunia terkait dengan perdamaian Israel-Palestina. Sejarah memberikan pelajaran. Perang Vietnam berakhir bukan semata karena kekalahan militer AS, melainkan juga karena runtuhnya legitimasi politik akibat opini publik global dan domestik.

Daniel Ellsberg pernah mengatakan Kennedy dan Johnson (keduanya mantan presiden AS) sering kali menyampaikan informasi menyesatkan kepada publik dunia tentang apa yang AS lakukan di Vietnam (Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, 2002). Kebohongan itu, ketika terbongkar, meruntuhkan kepercayaan publik terhadap AS.

Perang Vietnam menunjukkan opini publik dunia bisa lebih kuat daripada kalkulasi militer.

Bayangkan, saat itu belum ada media sosial yang bisa menyampaikan informasi real time seperti sekarang. Begitu pun, berita melalui radio, TV, dan media cetak yang masih terbatas saja mampu membangun opini dunia: betapa kejinya tindakan AS di Vietnam. Liputan media itulah yang membentuk opini dunia. Bukan saja di masyarakat internasional, publik AS sendiri pun antipati dan memprotes keterlibatan AS dalam Perang Vietnam. Akhirnya semua menjadi sejarah: AS hengkang dari Vietnam.

Dengan analogi Perang Vietnam, masyarakat internasional perlu membangun opini dunia untuk menekan AS dan Israel. Apalagi saat ini informasi bisa cepat disiarkan real time. Selain itu, komunitas internasional butuh ruang untuk mengampanyekan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan sebagai roh perdamaian.

Cukup sudah budaya kekerasan diberhalakan dalam penyelesaian konflik. Kini saatnya dunia menggemakan diplomasi berbasis nilai (value-based diplomacy). Forum Tingkat Tinggi tentang Culture of Peace (Forum Budaya Perdamaian) di PBB bisa dijadikan wahana untuk membangun opini dunia bahwa konflik Israel-Palestina harus segera diakhiri.

Indonesia memiliki diplomatic capital untuk membangun opini dunia seperti ini. UNESCO-PBB telah menganugerahi penghargaan Memory of the World (Warisan Arsip Dunia) untuk pidato Presiden Sukarno di SMU-PBB 1960. Pidato berjudul To Build the Wolrd Anew itu berisi Pancasila yang ditawarkan Bung Karno sebagai pedoman nilai moral dan etika dalam hubungan antarnegara (moral and ethics platform).

Indonesia bisa memanfaatkan Forum Budaya Perdamaian di PBB untuk menginsipirasi masyarakat internasional dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Kombinasi upaya diplomatik di PBB dan gerakan masyarakat sipil di dalam negeri AS dan Israel, bahkan di seluruh dunia, utamanya di Barat, diharapkan bisa menjadi guliran tekanan politik sehingga mengubah sikap AS dan Israel terhadap Palestina. Perubahan sikap itu yang ditunggu-tunggu dunia agar Palestina bisa meretas jalan menuju kemerdekaan dan keanggotaan penuh di PBB.*(mediaindonesia.com)

*) Penulis adalahDewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dosen Hubungan Internasional FISIP Unpad

Anies Kritik Soal Transaksional Politik di Kabinet Prabowo, Ini Respons Gerindra

Timnas Indonesia Bisa ke Piala Dunia 2026, Asal Penuhi Syarat Ini!

Kekalahan dari Arab Saudi Picu Kritik: Media Vietnam Bandingkan Kluivert dengan Shin Tae-yong

Aksi Robin Hood ala Presiden Prabowo

6 Pemain Dicoret Jelang Lawan Arab Saudi! Siapa Saja?

Sidang Praperadilan Nadiem Makarim: Kejagung Bawa 90 Bukti dan Satu Ahli ke PN Jaksel