Oleh:Amir Hamzah Harahap, S.Sos.
KALIMAT "Efisiensi" yang diterapkan Pemerintah pusat menyebabkan tersendatnya arah pembangunan dan daya beli masyarakat di Padangsidimpuan.
Sebagaimana kita ketahui, secara nasional efisiensi sudah diterapkan tahun ini yang menyebabkan daerah yang minim PAD seperti Padangsidimpuan langsung "lumpuh" dan sempoyongan.Baca Juga:
Bagaimana tidak, tanpa efisiensi saja kota ini sudah dalam kondisi defisit sebesar Rp.50 Miliar.
Ditambah lagi dengan efisiensi Rp.50 Miliar lagi maka tertotal uang Pemko Padangsidimpuan tergerus lebih dari Rp. 100 Miliar dari APBD Rp. 860 Miliar 2025.
Dan yang lebih parahnya APBD kota ini 63% habis hanya untuk belanja pegawai. Sementara PADnya minim sekali.
Maka jika efisiensi tahun depan sampai ratusan miliar ditambah defisit tahun ini, mari kita bayangkan seperti apa tahun depan (2026) kondisi kota ini.
Dan Diprediksi roda perekonomian semakin terimbas, pembangunan dan infrastruktur juga menurun drastis, ekonomi melemah yg berujung lapangan pekerjaan hampir "nihil".
DAMPAK EFISIENSI
Saat terjadi guncangan ekonomi ini, kelompok yang paling rentan tergelincir adalah kelas menengah-bawah. Entah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), bangkrut dan menutup usaha, atau tenggelam dalam utang.
Kelompok kedua yang akan terdampak guncangan yakni sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pertanyaannya, Grand Design dan Mitigasi seperti apa yang sudah direncanakan Pemko Padangsidimpuan dalam menghadapi stagnasi ekonomi akibat efisiensi untuk perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi dampak sosial dari krisis ekonomi?
PERUMUSAN KEBIJAKAN ANGGARAN
Sebagaimana diketahui tak berapa lama lagi, Pemko Padangsidimpuan bersama DPRD akan melakukan pembahasan R-APBD 2026 sebagai dasar menghitung pendapatan (DAU, DAK, PAD dan Sumber Dana Transfer lainnya) serta Belanja.
BEKASI Organisasi masyarakat Horas Bangso Batak (HBB) menolak rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) u
NASIONAL
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana banjir dan lon
PEMERINTAHAN
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 Kategori Madya pada ajang Deklarasi
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., memastikan optimalisasi pelayanan publik yang menyentuh langsung masyarakat berj
PEMERINTAHAN
JAKARTA PUSAT Guna mempercepat pendaftaran tanah aset, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum di daerah Kabupaten Batu Bara, Bupati Ba
PEMERINTAHAN
JAKARTA PUSAT Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., dalam menjamin kesehatan masy
PEMERINTAHAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku kembali melaksanakan kegiatan pembagian bantuan sosial kepada keluarga warga binaa
NASIONAL
BATU BARA Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan kegiatan peninjauan penumbangan dan pembersihan lahan Lapas A
NASIONAL
BATU BARA Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan pemasy
NASIONAL
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu, 28 J
NASIONAL
