37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
PADANGSIDIMPUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan pedagang Pasar Sangkumpal Bonang, Rabu (15/10/2025), di ruang rapat Komisi II DPRD Padangsidimpuan.
Rapat ini menjadi wadah komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan pelaku usaha pasar dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat terkait penataan dan pengelolaan pasar tradisional yang menjadi pusat perekonomian warga kota.
Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh, pertemuan turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD lintas fraksi, serta perwakilan dari Pemerintah Kota Padangsidimpuan, di antaranya Asisten Perekonomian Rahuddin yang juga menjabat Plt. Kepala Dinas Perdagangan, unsur Satpol PP, dan instansi teknis lainnya.Baca Juga:
Dalam forum tersebut, perwakilan pedagang, Lomo, menyampaikan sejumlah keluhan terkait kondisi Pasar Sangkumpal Bonang. Beberapa poin yang disoroti meliputi:
- Kurangnya kebersihan lingkungan pasar
- Persoalan kelistrikan dan penerangan
- Minimnya pengamanan dan kenyamanan bagi pedagang serta pengunjung
Menurut para pedagang, upaya penataan pasar sejauh ini masih belum optimal dan kerap mengganggu aktivitas ekonomi sehari-hari.
Mereka berharap kebijakan pemerintah lebih berpihak dan melibatkan pelaku usaha kecil dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan.
"Kami berharap adanya keadilan dalam penataan pasar, karena pasar ini adalah tempat kami menggantungkan hidup," ujar Lomo mewakili pedagang.
Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, menegaskan komitmen lembaganya untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah.
"Kami hadir untuk mendengarkan dan memperjuangkan suara pedagang. Penataan pasar harus berjalan beriringan dengan kenyamanan dan kelangsungan usaha masyarakat," ucap Sri Fitrah dalam rapat.
Ia juga menambahkan bahwa masukan dari pedagang akan menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan bersama, demi menciptakan pengelolaan pasar yang tertib, bersih, dan humanis.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Perekonomian Setdakota Padangsidimpuan, Rahuddin, yang juga menjabat Plt. Kadis Perdagangan, menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil RDP ini.
"Pemko Padangsidimpuan berkomitmen menjaga keseimbangan antara penataan kota dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Aspirasi para pedagang ini akan menjadi perhatian serius," ujarnya.
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN