Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Aliansi Intelijen Global

Oleh:Ruben Cornelius Siagian.

Di tengah era globalisasi informasi dan perang siber yang semakin kompleks, posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam ranah intelijen dan keamanan digital.

Aliansi intelijen global seperti Five Eyes, SIGINT Seniors Europe (SSEUR), dan SIGINT Seniors Pacific (SSPAC) menunjukkan bahwa pertukaran informasi sensitif antarnegara bukan hanya soal keamanan nasional, tetapi juga instrumen geopolitik yang menentukan kekuatan strategis di level global.

Baca Juga:

• Media Baru vs UU ITE: SMSI Bahas Peran Hukum dalam Era Digital

Implikasi bagi Kedaulatan Digital Indonesia
Menurut teori kedaulatan digital (digital sovereignty) oleh Pierucci, F. (2025), negara memiliki hak untuk mengontrol infrastruktur digital, data warga, dan komunikasi elektronik yang melewati wilayahnya. Aliansi intelijen global memperlihatkan bahwa data dan komunikasi menjadi aset strategis.

Program seperti RAMPART-A dan CROSSHAIR menunjukkan bagaimana negara-negara anggota mengakses jalur komunikasi internasional, termasuk metadata telepon, email, dan informasi internet, untuk kepentingan keamanan nasional mereka.

Bagi Indonesia, hal ini menimbulkan risiko nyata terhadap kedaulatan digital, terutama karena sebagian besar jalur internet internasional melewati Indonesia melalui kabel laut yang terhubung ke pusat data global.

Penelitian oleh Gani, T. A. (2023) dan Nugraha, Y. (2016) menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan signifikan dalam pengawasan siber nasional, baik dari sisi regulasi maupun kapasitas teknologi, sehingga potensi pelanggaran kedaulatan digital menjadi isu kritis yang harus segera ditangani.

Pada tahun 2013, terungkap melalui dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden bahwa NSA memanfaatkan aliansi Five Eyes untuk memantau komunikasi di kawasan regional, termasuk Asia Tenggara.

Meskipun Indonesia bukan anggota langsung dari aliansi ini, kondisi geografisnya yang menjadi jalur transit utama kabel internet internasional dan tingginya volume trafik digital regional membuat negara ini berada dalam risiko potensial terhadap intersepsi data oleh pihak asing.

Situasi ini menegaskan bahwa kedaulatan digital Indonesia dapat terancam tidak hanya melalui pengawasanlangsung, tetapi juga melalui pengaruh aliansi intelijen global terhadap infrastruktur komunikasi regional.

Diplomasi Intelijen dan Strategi Nasional
Dalam menghadapi era cyber intelligence dan perang informasi, diplomasi intelijen menjadi instrumen yang krusial bagi negara-negara yang ingin menjaga keamanan nasional sekaligus posisi strategisnya di kancah global.

Menurut teori hubungan internasional neorealistik yang dikemukakan oleh Keohane, R. O. (1988), negara berupaya memaksimalkan keamanan melalui kombinasi kemampuan internal dan pembentukan aliansi strategis.

Bagi Indonesia, hal ini berarti negara tidak boleh hanya bersikap sebagai pengamat pasif terhadap dinamika aliansi intelijen global seperti Five Eyes, SSEUR, atau SSPAC, melainkan harus tampil sebagai aktor yang strategis, mampu mengamankan kepentingan nasional sekaligus membangun kapasitas kerjasama internasional yang seimbang.

Upaya strategis Indonesia perlu dimulai dengan peningkatan kemampuan teknis dan sumber daya manusia di bidang SIGINT, cyber threat intelligence, serta analisis data strategis.

Penelitian Mudra, C., & Prasidya, F. G. (2024) menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM di Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menghadapi ancaman siber lintas negara, termasuk akses tidak sah terhadap data kritis dan serangan siber yang menargetkan infrastruktur vital.

Adapun diplomasi intelijen Indonesia juga harus diarahkan pada kolaborasi bilateral maupun multilateral dengan negara-negara sahabat yang memiliki kapasitas serupa, tanpa mengorbankan independensi nasional.

Seperti kemitraan intelijen siber melalui ASEAN Cybersecurity Cooperation (ACSC) atau forum trilateral dengan Jepang dan Korea Selatan dapat menjadi sarana efektif untuk memperoleh informasi strategis sekaligus meningkatkan kemampuan nasional.

Selain pembangunan kapasitas dan kerjasama, transparansi dan akuntabilitas operasional intelijen menjadi aspek untuk menjaga legitimasi politik dan kepercayaan publik.

Mekanisme oversight Five Eyes melalui FIORC bisa menjadi referensi bagi Indonesia dalam menyusun sistem pengawasan internal yang memastikan kegiatan intelijen tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan nasional.

Adapun negara-negara seperti Singapura dan Australia yang merupakan anggota SSPAC berhasil membangun sistem peringatan dini (early-warning system) untuk ancaman siber regional melalui pertukaran intelijen multilateral, sementara Indonesia masih berada pada tahap perencanaan konsep Early Warning System nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa strategi yang terpadu dan diplomasi intelijen yang aktif, Indonesia berisiko tertinggal dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan terkoordinasi secara global.

Peluang Kemitraan Regional

Sebagai negara dengan posisi geopolitik yang strategis di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros dalam pembentukan arsitektur keamanan siber regional.

Melalui peran aktifnya di ASEAN, Indonesia dapat mendorong terbentuknya kolaborasi intelijen yang lebih terintegrasi, khususnya dalam menghadapi ancaman siber, terorisme digital, dan penyalahgunaan informasi lintas negara.

Forum seperti ASEAN Cybersecurity Cooperation (ACSC) menjadi wadah bagi pertukaran data intelijen, analisis ancaman, dan pembelajaran bersama antarnegara anggota.

Peluang ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat posisi strategisnya dengan berperan sebagai inisiator dan fasilitator pertukaran informasi sensitif yang relevan bagi keamanan regional.

Melalui kerja sama tersebut, Indonesia juga dapat mendorong peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia di bidang intelijen digital bagi negara-negara ASEAN yang masih memiliki keterbatasan kemampuan teknis.

Pelatihan, lokakarya, dan pembangunan infrastruktur bersama menjadi langkah konkret yang tidak hanya memperkuat kolaborasi, tetapi juga menumbuhkan rasa saling percaya antaranggota ASEAN dalam menghadapi ancaman siber yang bersifat lintas batas.

Kerja sama ini perlu diimbangi dengan upaya standardisasi protokol keamanan komunikasi dan prosedur koordinasi operasional, agar setiap negara anggota memiliki acuan yang seragam dalam mendeteksi, merespons, dan menanggulangi serangan siber.

Indonesia dapat mengambil peran utama dalam merumuskan standar tersebut, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kedaulatan digital dan non-intervensi yang menjadi fondasi hubungan antarnegara di kawasan.

Namun, peluang besar ini juga datang dengan tantangan serius. Indonesia harus memastikan bahwa partisipasinya dalam kerja sama keamanan siber tidak menempatkan negara pada posisi pasif sebagai penerima teknologi dan informasi semata.

Diperlukan kebijakan yang matang, independen, dan berorientasi jangka panjang agar Indonesia dapat berkontribusi secara strategis dalam proses pengambilan keputusan dan arah kebijakan keamanan regional.

Dalam hal ini, pembangunan sistem peringatan dini nasional, penguatan infrastruktur komunikasi yang aman, serta pengembangan kapasitas analisis intelijen digital merupakan langkah fundamental yang tidak dapat ditunda.

Kesimpulan
Kesiapan Indonesia menghadapi aliansi intelijen global bukan hanya soal keamanan nasional, tetapi juga posisi strategis negara dalam peta kekuatan geopolitik digital. Mengandalkan diplomasi intelijen, membangun kemitraan regional yang berimbang, dan memperkuat kapasitas nasional adalah syarat utama agar Indonesia tidak tertinggal dalam era perang informasi.

Jika langkah-langkah ini terlaksana, Indonesia tidak hanya akan mampu mempertahankan kedaulatan digitalnya, tetapi juga menjadi aktor regional yang mampu mempengaruhi arah kebijakan keamanan di Asia Tenggara.

Studi kasus dan pengalaman negara lain menunjukkan bahwa ketidaksiapan di ranah intelijen digital akan menempatkan negara pada posisi rawan dalam persaingan geopolitik modern.*

*) Penulis adalah seorang peneliti, akademisi, dan penulis opini yang aktif dalam bidang kebijakan publik, geopolitik, dan keamanan strategis Indonesia.

Media Baru vs UU ITE: SMSI Bahas Peran Hukum dalam Era Digital

Sumpah Pemuda dan Tantangan Pemuda Zaman Now

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Desa Hanura: Kepala Desa Ajak Pemuda Berkarya dan Bangun Desa

Pelatih Baru Timnas Indonesia Baru Diumumkan Maret 2026, Ini Alasan PSSI

FEB Universitas Prof. Dr. Moestopo Gelar Webinar Bersama Mekari University, Fokus Pada Transformasi Akuntansi dan Perpajakan Digital

Dugaan Pungli dan Manipulasi Dana BOS di SMK N 1 Muara Batang Toru, GEMMA PETA INDONESIA Tuntut Klarifikasi