Bahlil Sebut Senyum Prabowo Bisa Bawa Golkar Raih Lebih dari 102 Kursi di Pileg 2029
JAKARTA, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menargetkan partainya untuk meraih lebih dari 102 kursi di DPR pada Pemilu Legislat
POLITIK
Adat, Otonomi, dan Perdamaian
Dalam perspektif antropologi politik, adat berfungsi sebagai sistem nilai dan norma yang menstrukturkan kehidupan sosial serta menjadi sumber legitimasi politik lokal.
Konsep otonomi kultural (cultural autonomy) menekankan hak masyarakat untuk mengelola identitas dan institusinya sendiri dalam kerangka negara nasional.
Dalam konteks Aceh, UUPA menjadi instrumen konstitusional untuk menginstitusionalisasi hak tersebut, sementara MAA merupakan pelaksananya di tingkat sosial dan budaya.
Baca Juga:
Selain itu, peacebuilding pascakonflik yang berkelanjutan menuntut rekonstruksi kelembagaan berbasis budaya lokal, bukan hanya kesepakatan politik.
MAA memiliki potensi besar untuk menjalankan fungsi tersebut melalui mediasi adat, pendidikan nilai, dan pemulihan kohesi sosial di masyarakat Aceh
Peran Strategis dan Tantangan Institusional Majelis Adat Aceh
MAA memiliki tiga peran utama dalam konteks pembangunan perdamaian dan tata kelola daerah:
1. Sebagai mekanisme keadilan restoratif.
MAA mampu menyelesaikan sengketa sosial berbasis komunitas melalui musyawarah dan rekonsiliasi, mengedepankan pemulihan relasi sosial daripada penghukuman (Fanani, 2018).
2. Sebagai penjaga nilai moral publik dan identitas sosial.
Nilai-nilai seperti peumulia jamee, meusyuhu, dan peureuleuët dapat diintegrasikan ke dalam sistem etika publik daerah sebagai dasar tata kelola yang berkeadaban.
3. Sebagai penghubung antara masyarakat dan negara.
Legitimasi adat menjadikan MAA lembaga yang dipercaya publik untuk menjembatani aspirasi masyarakat dalam proses kebijakan lokal (Sulaiman, 2020).
Beberapa tantangan mendasar yang dihadapi MAA meliputi:
- Kelemahan kelembagaan dan ketergantungan fiskal.
Ketergantungan pada anggaran pemerintah daerah membatasi independensi dan inovasi program.
- Fragmentasi antarwilayah.
Tidak adanya standar kelembagaan antara MAA kabupaten/kota menyebabkan ketidakkonsistenan fungsi dan legitimasi.
JAKARTA, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menargetkan partainya untuk meraih lebih dari 102 kursi di DPR pada Pemilu Legislat
POLITIK
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pelaku ekonomi, khususnya pengusaha, untuk selalu mematuhi hukum dan memenuhi kewaj
EKONOMI
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia akan mendatangkan hingga 200 helikopter mulai Januari 2026.
POLITIK
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya alam berupa kelapa sawit yang dapat dim
EKONOMI
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan terkait bencana banjir besar yang melanda beberapa provinsi di Sumatera, term
POLITIK
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah telah menjangkau 49
POLITIK
JAKARTA, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali mengungkapkan perasaan prihatin terhadap pihakpihak yang hanya mampu me
POLITIK
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait kritik yang menyebutkan langkahnya membeli banyak alutsista (alat utama sistem se
POLITIK
MEDAN, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara menilai buruknya kinerja Pertamina dalam menangani kelangkaan Bahan Bakar
EKONOMI
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto memberi candaan kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam acara puncak HUT ke61 Partai Golkar yang d
POLITIK