Istana Balas Kritik Eks Wamenlu soal Prabowo Sering ke Luar Negeri: Untuk Bangsa dan Negara
JAKARTA Istana Kepresidenan melalui Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, M. Qodari, merespons kritik eks Wakil Menteri Luar Ne
NASIONAL
BADUNG–Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah pusat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah yang digelar di The Sakala Resort, Kabupaten Badung, Kamis, 6 November 2025.
Dalam paparannya, Koster menyebutkan bahwa revisi UU tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan sumber daya masing-masing daerah, agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam kebijakan pembangunan.Baca Juga:
"Semangat penyeragaman dalam pelaksanaan otonomi terlalu tinggi, padahal kondisi tiap daerah berbeda. Tidak bisa diseragamkan karena akan menghambat daerah berkembang sesuai potensinya," ujar Koster.
Ia mencontohkan, Bali sebagai daerah pariwisata dan budaya memiliki karakter yang berbeda dengan daerah penghasil tambang atau sawit.
Namun, kebijakan keuangan negara belum mengakomodasi hal tersebut.
"Daerah yang punya sumber daya alam mendapat dana bagi hasil, sementara Bali hanya menerima DAU dan DAK. Bahkan ada pengurangan dana transfer ke daerah hingga Rp1,7 triliun. Meski begitu, kami tetap jalankan program sesuai kemampuan daerah," katanya.
Koster menilai, revisi UU perlu menegaskan peran provinsi sebagai koordinator pembangunan daerah, karena selama ini kewenangan lebih banyak dipegang kabupaten/kota.
"Kewenangan provinsi harus diperkuat agar bisa menyelaraskan dan mengawasi pembangunan di kabupaten/kota. Kalau tidak, akan terjadi ego sektoral," tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Bali telah menerapkan konsep pembangunan "Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola" untuk menjaga kesatuan arah pembangunan antarkabupaten.
Lebih lanjut, Koster menolak perlunya nomenklatur otonomi khusus (otsus) bagi Bali, namun menginginkan pemberian kewenangan khusus yang menyesuaikan karakter daerah.
JAKARTA Istana Kepresidenan melalui Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, M. Qodari, merespons kritik eks Wakil Menteri Luar Ne
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin, 1 Juni 2026. Pada pukul 0
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jaka
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga fondasi penting dalam memban
PEMERINTAHAN
ACEH TENGAH Lazismu Aceh Tengah menyalurkan hewan qurban kepada masyarakat penyintas bencana yang saat ini tinggal di hunian sementara (
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pancasila merupakan bintang penuntun yang telah terbukti menjaga ketangguhan Ind
PEMERINTAHAN
PALANGKA RAYA Kematian narapidana Anton Kurniawan, mantan anggota kepolisian yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pen
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Merah Putih KPK, Kuningan
NASIONAL
BIAK NUMFOR Kepolisian Daerah Papua menyebut lima orang meninggal dunia akibat ledakan yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia II
PERISTIWA
JAKARTA Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional terpantau mengalami kenaikan pada awal Juni 2026.
EKONOMI