Negara Absen, Harga Melambung: Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan?
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
Oleh: Ruben Cornelius.
MARI kita mulai dari logika paling dasar, yang bahkan tidak membutuhkan teori kebijakan publik.
Jika sebuah wilayah dilanda bencana, korban kekurangan pangan, dan bantuan beras tersedia untuk dibagikan, maka keputusan rasional adalah menerima dan mendistribusikannya. Titik.Baca Juga:
Tidak perlu jargon kedaulatan, tidak perlu tafsir geopolitik.
Namun justru logika elementer inilah yang ditabrak negara ketika 30 ton beras bantuan Uni Emirat Arab dikembalikan oleh Pemerintah Kota Medan atas instruksi pemerintah pusat.
Pada momen itu, kebijakan negara tidak lagi berbicara tentang penyelamatan manusia, melainkan tentang penyelamatan citra.
Beras bukan alat intervensi politik, bukan simbol ideologi asing, dan bukan instrumen tekanan internasional.
Ia adalah pangan dasar, yaitu sesuatu yang oleh Amartya Sen dalam bukunya yang berjudul Poverty and Famines disebut sebagai fondasi paling elementer dari keamanan manusia.
Ketika negara menolak pangan di tengah kelaparan pengungsi, yang dipertaruhkan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan logika moral kebijakan itu sendiri.
Maka pertanyaan yang tidak bisa dihindari adalah:
ancaman apa yang sebenarnya sedang dihadapi negara, sehingga beras untuk korban bencana dianggap lebih berbahaya daripada risiko kelaparan massal?
Jawaban yang sering muncul adalah kedaulatan. Namun kedaulatan seperti apa yang sedang dibela?
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyampaikan kekecewaannya atas keputusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi kabar yang beredar di publik terkait besaran anggaran BGN 202
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga komoditas pangan mengalami kenaikan
EKONOMI
DENPASAR Polda Bali berhasil mengungkap kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28). Kapolda
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali,
NASIONAL
DENPASAR Kapolsek Denpasar Timur (Dentim), Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., memimpin pelaksanaan Apel Jam Pimpinan di halaman Mako P
NASIONAL
UNGASAN Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan, Bhabinkamtibmas Desa Ungasan, AIPTU I Ketut Nuada, bersama Bakamd
PARIWISATA
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengungkapkan pentingnya pengaturan pengelolaan aset yang dirampas oleh negara dalam R
POLITIK