Negara Absen, Harga Melambung: Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan?
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
Dalam literatur klasik kebijakan publik, kedaulatan negara selalu berkelindan dengan kewajiban melindungi warga.
Thomas Hobbes sudah lama mengingatkan bahwa legitimasi negara runtuh ketika ia gagal menjamin keselamatan dasar rakyatnya.
Jika kedaulatan justru digunakan untuk menolak bantuan kemanusiaan non-militer, maka yang dipertahankan bukanlah kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan simbolik elite untuk mengontrol narasi politik.
Negara berkali-kali menyatakan "masih mampu" menangani bencana secara mandiri.
Pernyataan ini terdengar heroik, tetapi kosong jika tidak diuji dengan data.
Fakta di lapangan menunjukkan korban jiwa menembus lebih dari seribu orang, jutaan warga terdampak, ratusan ribu rumah rusak, lahan pertanian lumpuh, dan kerugian ekonomi di berbagai wilayah Sumatra mencapai puluhan triliun rupiah.
Aceh Timur saja mencatat kerugian lebih dari Rp5 triliun.
Dalam kondisi ini, menolak bantuan pangan bukan tanda kapasitas, melainkan tanda keterputusan antara klaim negara dan realitas korban.
Negara mungkin mampu menjaga retorika, tetapi jelas kewalahan memenuhi kebutuhan dasar warganya secara cepat dan merata.
Dalam logika ekonomi kebijakan, keputusan ini bahkan lebih problematik. Bantuan pangan gratis menurunkan tekanan fiskal, mempercepat pemulihan, dan mencegah kerugian lanjutan akibat penyakit, malnutrisi, dan disrupsi sosial.
Menolaknya berarti negara secara sadar memilih opsi yang lebih mahal dan kurang efisien.
Dalam istilah Dye, ini adalah contoh klasik policy failure by design, yaitu kegagalan kebijakan yang lahir bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena pilihan politik yang disengaja.
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyampaikan kekecewaannya atas keputusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi kabar yang beredar di publik terkait besaran anggaran BGN 202
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga komoditas pangan mengalami kenaikan
EKONOMI
DENPASAR Polda Bali berhasil mengungkap kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28). Kapolda
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali,
NASIONAL
DENPASAR Kapolsek Denpasar Timur (Dentim), Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., memimpin pelaksanaan Apel Jam Pimpinan di halaman Mako P
NASIONAL
UNGASAN Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan, Bhabinkamtibmas Desa Ungasan, AIPTU I Ketut Nuada, bersama Bakamd
PARIWISATA
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengungkapkan pentingnya pengaturan pengelolaan aset yang dirampas oleh negara dalam R
POLITIK