BREAKING NEWS
Sabtu, 20 Desember 2025

Logika Terbalik Negara dan Hilangnya Akal Sehat dalam Kebijakan Kemanusiaan

BITV Admin - Jumat, 19 Desember 2025 22:03 WIB
Logika Terbalik Negara dan Hilangnya Akal Sehat dalam Kebijakan Kemanusiaan
Bantuan dari UAE diserahkan ke Pemko Medan untuk korban terdampak bencana. (Foto: Dok. Pemko Medan)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Negara membayar lebih mahal demi mempertahankan narasi kemandirian, sementara korban membayar dengan waktu, kesehatan, dan martabat.

Dalih kedaulatan semakin runtuh jika diuji secara komparatif.

Jepang membuka diri terhadap bantuan internasional pascatsunami 2011 tanpa kehilangan status sebagai negara berdaulat dan maju.

Amerika Serikat menerima bantuan asing setelah Hurricane Katrina tanpa merasa kedaulatannya tercabik.

Bahkan India, yang sempat menolak bantuan internasional pada awal bencana topan Odisha, kemudian menuai kritik tajam karena keterlambatan respons yang berujung pada meningkatnya korban tidak langsung.

Studi oleh Macrae, J. (2001) dalam buku yang berjudul Aiding recovery: the crisis of aid in chronic political emergencies menunjukkan bahwa negara yang mempolitisasi kedaulatan dengan menutup diri dari bantuan justru mengalami pemulihan yang lebih lambat dan penderitaan yang lebih panjang.

Sehingga dari hal tersebut maka menolak bantuan bukan praktik negara kuat, melainkan ciri negara yang terjebak pada simbolisme kekuasaan.

Dalam kerangka teori politik bencana, apa yang terjadi mengartikan apa yang disebut Kathleen Tierney sebagai disaster politics, ketika bencana diperlakukan sebagai arena produksi legitimasi dan kontrol narasi.

Negara tidak hanya mengelola risiko alam, tetapi juga mengelola citra kekuasaan.

Dengan kacamata Foucault, keputusan menolak bantuan dapat dibaca sebagai praktik biopolitik, di mana negara mengatur hidup dan mati warganya melalui mekanisme administratif, yaitu siapa yang boleh menolong, kapan, dan dalam batas apa.

Korban direduksi menjadi angka statistik yang harus menyesuaikan diri dengan kepentingan narasi, bukan subjek kebijakan yang kebutuhannya menjadi pusat keputusan.

Logika ini berbahaya karena membalik tujuan negara. Keselamatan warga, yang seharusnya menjadi tujuan, diturunkan derajatnya menjadi alat.

Editor
: Raman Krisna
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Bahlil Pastikan Kapasitas Pembangkit Banda Aceh Sudah Beroperasi Penuh
Hari Bela Negara 2025, ASN Kanwil Kemenkumham Bali Bersatu Teguhkan Semangat Nasional
Mayoritas Jalan Nasional dan Provinsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar Kembali Bisa Dilalui Pasca-Banjir
Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir dan Longsor di Agam, Minta Hunian Sementara Rampung Sebulan
Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Kamis 18 Desember 2025: Sejumlah Wilayah Hujan Petir
360 Ton LPG Disalurkan ke Aceh, Pertamina Pastikan Kebutuhan Energi Tetap Terpenuhi
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru