Negara Absen, Harga Melambung: Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan?
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
Negara membayar lebih mahal demi mempertahankan narasi kemandirian, sementara korban membayar dengan waktu, kesehatan, dan martabat.
Dalih kedaulatan semakin runtuh jika diuji secara komparatif.
Jepang membuka diri terhadap bantuan internasional pascatsunami 2011 tanpa kehilangan status sebagai negara berdaulat dan maju.
Amerika Serikat menerima bantuan asing setelah Hurricane Katrina tanpa merasa kedaulatannya tercabik.
Bahkan India, yang sempat menolak bantuan internasional pada awal bencana topan Odisha, kemudian menuai kritik tajam karena keterlambatan respons yang berujung pada meningkatnya korban tidak langsung.
Studi oleh Macrae, J. (2001) dalam buku yang berjudul Aiding recovery: the crisis of aid in chronic political emergencies menunjukkan bahwa negara yang mempolitisasi kedaulatan dengan menutup diri dari bantuan justru mengalami pemulihan yang lebih lambat dan penderitaan yang lebih panjang.
Sehingga dari hal tersebut maka menolak bantuan bukan praktik negara kuat, melainkan ciri negara yang terjebak pada simbolisme kekuasaan.
Dalam kerangka teori politik bencana, apa yang terjadi mengartikan apa yang disebut Kathleen Tierney sebagai disaster politics, ketika bencana diperlakukan sebagai arena produksi legitimasi dan kontrol narasi.
Negara tidak hanya mengelola risiko alam, tetapi juga mengelola citra kekuasaan.
Dengan kacamata Foucault, keputusan menolak bantuan dapat dibaca sebagai praktik biopolitik, di mana negara mengatur hidup dan mati warganya melalui mekanisme administratif, yaitu siapa yang boleh menolong, kapan, dan dalam batas apa.
Korban direduksi menjadi angka statistik yang harus menyesuaikan diri dengan kepentingan narasi, bukan subjek kebijakan yang kebutuhannya menjadi pusat keputusan.
Logika ini berbahaya karena membalik tujuan negara. Keselamatan warga, yang seharusnya menjadi tujuan, diturunkan derajatnya menjadi alat.
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyampaikan kekecewaannya atas keputusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi kabar yang beredar di publik terkait besaran anggaran BGN 202
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga komoditas pangan mengalami kenaikan
EKONOMI
DENPASAR Polda Bali berhasil mengungkap kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28). Kapolda
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali,
NASIONAL
DENPASAR Kapolsek Denpasar Timur (Dentim), Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., memimpin pelaksanaan Apel Jam Pimpinan di halaman Mako P
NASIONAL
UNGASAN Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan, Bhabinkamtibmas Desa Ungasan, AIPTU I Ketut Nuada, bersama Bakamd
PARIWISATA
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengungkapkan pentingnya pengaturan pengelolaan aset yang dirampas oleh negara dalam R
POLITIK