Negara Absen, Harga Melambung: Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan?
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
Pemerintah daerah kehilangan fungsi etiknya dan direduksi menjadi operator kepatuhan vertikal.
Alih-alih menggunakan diskresi kemanusiaan, mereka mengembalikan beras dengan rapi, sementara pengungsian kekurangan pasokan.
Secara rasional, ini bukan tata kelola, melainkan kepatuhan birokratis yang hampa makna, seperti apa yang oleh Max Weber sebut sebagai rasionalitas formal yang kehilangan rasionalitas substantif.
Pertanyaan sangat sederhana dan tidak bisa dielakkan oleh logika mana pun, yaitu jika bantuan ditolak, siapa yang diuntungkan? Korban jelas tidak. Daerah terdampak juga tidak.
Yang tersisa hanyalah kepuasan simbolik elite yang berhasil mempertahankan narasi negara kuat, meskipun realitas di lapangan menunjukkan kerapuhan.
Jika demikian, maka kebijakan ini tidak layak disebut sebagai pertahanan kedaulatan.
Ia lebih tepat disebut sebagai kegagalan berpikir logis dalam menghadapi penderitaan nyata.
Negara tidak dibentuk untuk memenangkan lomba gengsi politik, melainkan untuk meminimalkan penderitaan warganya.
Ketika beras dipulangkan sementara korban kelaparan, yang sebenarnya dikembalikan bukan hanya bantuan, melainkan akal sehat kebijakan itu sendiri.
Dan di titik itulah publik berhak, bahkan wajib bertanya:
apakah negara masih berpikir untuk rakyat, atau hanya untuk menjaga cermin tempat ia memuja citranya sendiri?*
*) Penulis adalah peneliti dan penulis opini, serta pendiri Riset Center Cendekiawan dan Peneliti Muda Indonesia.
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyampaikan kekecewaannya atas keputusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi kabar yang beredar di publik terkait besaran anggaran BGN 202
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga komoditas pangan mengalami kenaikan
EKONOMI
DENPASAR Polda Bali berhasil mengungkap kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28). Kapolda
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali,
NASIONAL
DENPASAR Kapolsek Denpasar Timur (Dentim), Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., memimpin pelaksanaan Apel Jam Pimpinan di halaman Mako P
NASIONAL
UNGASAN Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan, Bhabinkamtibmas Desa Ungasan, AIPTU I Ketut Nuada, bersama Bakamd
PARIWISATA
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengungkapkan pentingnya pengaturan pengelolaan aset yang dirampas oleh negara dalam R
POLITIK