Pilkada, Langsung Vs Perwakilan

Presiden dipilih langsung, semua lembaga perwakilan dipilih langsung, maka akan jadi semacam anomali jika kepala daerahnya tidak dipilih langsung.

Meskipun sadar bahwa pilkada langsung bukan bagian dari pemilu rezim Pasal 22E, itu sebabnya kala itu penyelesaian perselisihannya sempat digeser ke MA, dan bukan ke MK.

Baru belakangan, MK menyatakan dengan tegas dan limitatif bahwa pilkada juga masuk rezim pemilu Pasal 22E dan karenanya dapat diselesaikan di MK.

Meski tak pernah mengatakan 'haram' atas pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan juga tak pernah me-'wajib'-kan pemilihan langsung, berulang kali MK menguatkan bahwa pemilihan langsung sebagai jalan mengisi kepala daerah secara demokratis.

Mulai dari Putusan MK 072-073/2005, kemudian Putusan MK 97/2013, bahkan yang terkini ketika MK dengan lantang mengatakan pilkada adalah bagian dari pemilihan umum yang dimaksudkan dalam Pasal 22E, misalnya Putusan MK No 85/2022 maupun yang paling terakhir Putusan MK 110/2025.

Artinya, benar penafsiran konstitusi bahwa 'dipilih secara demokratis' bisa bermakna langsung ataupun perwakilan, tetapi secara historis tetap harus dihormati 'asbabul nuzul' mengapa jadi langsung, sebagaimana pembahasan perubahan kedua dan ketiga UUD 1945 serta pembahasan UU 32/2004.

Jika itu mau diubah, jelas membutuhkan kesepakatan kolektif baru lagi. Pun, jika mau diubah, ada baiknya kembali ke original intent yakni disesuaikan dengan sifat keistimewaan dan kekhususan suatu daerah sehingga terbuka kesempatan untuk diterapkan secara asimetris.

Jangan main asal tabrak dan legislasi 'ugal-ugalan' untuk membenarkan apa yang diinginkan oleh partai politik dan kepentingan politik serta menegasikan pembicaraan lebih mendalam perihal itu.

KORUPSI DAN PILKADA

Kedua, bisa diperiksa secara lebih detail makna pemilihan kepala daerah yang berbiaya mahal tersebut berimplikasi pada korupsi, ini juga penuh perdebatan. Pada dasarnya semua pemilu di Indonesia memang bermasalah.

Pilpres juga demikian, begitu pun pemilihan langsung bagi DPR, DPRD, dan DPD. Tetapi, pertanyaan mendasarnya mengapa hanya pilkada yang disasar?

Sebenarnya sederhana, hingga saat ini belum ada riset yang memadai yang mengatakan bahwa pilkada berbiaya mahal dan itulah yang serta-merta memicu korupsi di daerah.

Bendera Hitam di Kelurahan TSM III, Simbolisme Politik atau Upaya Bersih-Bersih Birokrasi?

Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Seluruh Wilayah Hujan Petir

Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Seluruh Wilayah Hujan Sedang

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan