Pilkada, Langsung Vs Perwakilan

Perlu diperiksa secara bijak, sebenarnya biaya mahal pilkada itu bersumber dari apa?

Kalau dikatakan bersumber dari keharusan pembiayaan untuk membeli 'perahu' ataupun memborong dukungan partai, hal itu bukan penyakit karena pilkada langsung.

Itu lahir dari 'joroknya' kualitas proses kandidasi dan gagalnya penegakan hukum mengejar pelakunya. Padahal, larangan beli perahu sudah ada, tetapi tetap ramai dilakukan, tapi nyaris tak pernah ditegakkan

. Artinya, problemnya bukan di pilkada-nya, tetapi kegagalan membangun secara baik tata kelola penyelenggaraan kepemiluan.

Begitu pun membeli dukungan rakyat yang katanya menghendaki diberikan suap pemilu. Ini pun harus diperiksa secara logis, karena andai semua kandidat menolak memberikan suap pemilihan, toh tak akan ada proses suap terjadi.

Ingat, suap itu respirokal, akan ada yang disuap jika ada penyuap. Bertepuk sebelah tangan itu mustahil terjadi.

Maka, mustahil membangun logika yang menyalahkan publik yang bisa disuap, tanpa menampar partai politik dan peserta pemilihan yang juga gemar memberi suap. Tak pandai menari bukan berarti dapat menyalahkan lantai yang terjungkit.

Poinnya ialah tak ada riset memadai yang langsung bisa menghubungkan pilkada dengan proses korupsinya secara langsung. Bahwa ada kepala daerah yang korupsi setelah terpilih dengan mengatakan untuk mengembalikan ongkos yang sudah keluar, memang benar ada.

Tapi tak pernah diperiksa apakah ongkos yang ia keluarkan benar-benar karena sistem pilkada atau karena 'gairah personal' mau terpilih dan menggunakan bermacam cara dan uang yang ada untuk bisa terpilih. Tentu saja tak bisa dikatakan itu hasil dari pilkada semata.

Bahkan ada riset yang membandingkan pemilihan langsung dan tak langsung, yang memperlihatkan bahwa pemilihan tak langsung juga punya peluang korupsi dan biaya yang besar.

Riset yang dilakukan Rimawan Pradiptyo dkk (2014), dengan menggunakan pendekatan game theory, menjelaskan bahwa pilkada tidak langsung bahkan menciptakan dampak lebih buruk daripada pilkada langsung.

Tak ada jaminan biaya yang dikeluarkan kandidat lebih murah. Adapun hal yang pasti sudah ada ialah 'biaya' yang harus ditanggung oleh pemilih, yakni khususnya ongkos potensi 'kongkalikong' antara kepala daerah dan DPRD.

Bendera Hitam di Kelurahan TSM III, Simbolisme Politik atau Upaya Bersih-Bersih Birokrasi?

Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Seluruh Wilayah Hujan Petir

Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Seluruh Wilayah Hujan Sedang

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan