Pilkada, Langsung Vs Perwakilan

Itu sangat berbahaya dan meningkatkan kerugian publik di daerah tersebut. Belum lagi tanpa saringan publik yang memadai, kandidat yang berkualitas nyaris mustahil bisa maju karena harus melalui saringan kepentingan partai.

Bahkan, terdapat kecenderungan kepala daerah terpilih bukanlah calon kepala daerah yang berkualitas dengan menawarkan program berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi merupakan resultan kepentingan politik yang ditawarkan oleh partai-partai saja.

Jangan juga melupakan, korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah juga adalah buah dari gagalnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Artinya, kalaupun saat ini korupsi kepala daerah banyak terjadi, jangan dinafikan kegagalan DPRD untuk melakukan pengawasan.

Maka, ketika pemilihan digeser ke DPRD, mungkin kegagalan pengawasan itu menjadi berganda sehingga peluang korupsinya juga akan demikian. Itulah kerugian besar ketika publik tak dilibatkan dan benar-benar digeser menjadi milik partai saja.

Artinya, 'kerugian' publik macam ini seharusnya dilihat sebagai ongkos, bahkan dapat bernilai priceless, dan tak hanya dihitung berbasis pada ongkos pemilu.

Publik berpotensi dirugikan, sedangkan kepentingan partai politik akan lebih banyak diuntungkan.

Pertanyaannya, tentu saja, kita membangun sistem ini untuk kepentingan siapa, rakyat secara keseluruhan atau kepentingan partai politik?

Sebenarnya, tanpa harus mengorbankan hak publik yang bermakna itu, banyak hal yang dapat dilakukan untuk tetap pilkada secara langsung tapi menghemat pembiayaan.

Dan, itu akan berimplikasi pada mengecilnya kemungkinan kepala daerah terpilih melakukan korupsi demi mengembalikan dana yang telanjur keluar.

Intinya sebenarnya dengan membenahi tata kelola pemilu, mulai dari transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, memperbaiki penyelenggara, membenahi partai politik dan proses kandidasi, serta penegakan hukum yang memadai bagi penyelenggaraan, juga banyak cara yang selama ini sudah disampaikan berulang kali tapi tak kunjung diadopsi dalam pengelolaan dan pengaturan kepemiluan di Indonesia.

Alias, kegagalan membangun sistem lebih solid itu adalah lahir dari ketidakmauan, dan bukanlah soal kemampuan.

KEPENTINGAN SIAPA?

Bendera Hitam di Kelurahan TSM III, Simbolisme Politik atau Upaya Bersih-Bersih Birokrasi?

Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Seluruh Wilayah Hujan Petir

Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Seluruh Wilayah Hujan Sedang

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 13 Januari 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan